Sambut Tahun 2026, Polda Sumut Gelar Ibadah Malam Tahun Baru dan Doa Bersama untuk Korban Bencana
Sambut Tahun 2026, Polda Sumut Gelar Ibadah Malam Tahun Baru dan Doa Bersama untuk Korban Bencana
kota
Baca Juga:
Para alumni Universitas Darma Agung (UDA) menyatakan keprihatinannya terhadap kisruh dualisme Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA). Dualisme YPDA berlarut justru diduga karena Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut tidak tegas.
"LLDikti Wilayah I Sumut, yang berperan mengawasi perguruan tinggi swasta, dinilai tidak tegas menyelesaikan konflik tersebut. Kami berharap LLDikti tidak membiarkan ini berlarut ," kata Ketua IKA FKIP UDA, G. Sembiring, Selasa (29/4/2025) menanggapi polemik yayasan UDA saat ini.
Didampingi sejumlah alumni dari berbagai fakultas UDA, dia menyatakan, jika LLDikti tegas, polemik yayasan tidak menajam seperti saat ini. Karena itu, Ia mengingatkan, LLDikti agar tidak berpihak dan tidak membiarkan polemik yayasan ini berlarut."LLDikti harus berpijak kepada mekanisme dan aturan yang sah dalam pengangkatan yayasan UDA," tegasnya.
Setahu kami ketua YPDA yang sah adalah Partahi Siregar dan masa jabatanya berakhir 2027. Karena itu, para alumni berharap agar LLDikti cermat dan hanya mengakui satu pengurus yayasan saja. "Bagaimana mungkin ada yayasan baru muncul, sementara pengurus YPDA yang sah belum berakhir masa jabatannya," tegasnya.
Hal senada dikemukakan, Sekretaris IKA FKIP, Drs. Alexsander Gulo. Ia mengatakan, penyebab kisruh berkepanjangan di UDA justru karena diduga LLDikti tidak tegas."Seharusnya LLDikti secara tegas hanya mengakui satu pengurus yayasan saja," tegasnya
"Jika semua diakui dan diterima sebagai pengurus yayasan, tanpa sadar, justru ini yang membuat konflik yayasan UDA ini jadi berlarut-larut," terangnya. Sebagai alumni yang peduli dengan kampus, Gulo mengaku sedih karena kampus tempatnya menimba ilmu dan belajar berorganisasi terusik karena dualisme yayasan.
"Karena itu kami sebagai alumni terpanggil ikut menyelesaikan masalah UDA dengan mencari cara penyelesaian yang tidak merugikan hak mahasiswa dan dosen," ujarnya. Karena itu, ia meminta agar LLDikti tegas membuat keputusan dan berharap tidak berpihak."Cukup tegakkan mekanisme aturan yang sah. Artinya hanya mengakui satu yayasan yang sah," ujarnya.
Sementara itu, alumni dari Fakultas Hukum UDA, Toni Ginting, SH meminta LLDikti Wilayah I Sumut segera menerbitkan penetapan secara tegas pengurus yayasan UDA. Sehingga, semua proses perkuliahan normal dan tidak menimbulkan kegaduhan . Karena ketidaktegasan pihak LLDikti akan menimbulkan kegaduhan yang berlarut di kampus UDA .
"Kami tidak peduli siapa yang menjadi pengurus yayasan, yang terpenting adalah pengangkatannya melalui mekanisme yang berlaku di UDA, sehingga tidak menimbulkan polemik," katanya. Dualisme yayasan yang tidak kunjung tuntas, akhirnya rektor UDA menjadi dua. Meski pengangkatan rektor diduga tidak sesuai mekanisme, LLDikti terkesan sepertinya belum bertindak."Sekali lagi kami alumni mengingatkan dan berharap LLDikti menjadi orangtua bagi PTS. Sebagai orangtua bagi PTS, LLDikti diharapkan hadir sebagai juru damai, dan bukan sebaliknya, " tegasnya.
Sambut Tahun 2026, Polda Sumut Gelar Ibadah Malam Tahun Baru dan Doa Bersama untuk Korban Bencana
kota
Polda Sumut Sukses Amankan Malam Pergantian Tahun 2026, Situasi Kondusif dan Penuh Empati
kota
Kapolresta Deli Serdang beserta Forkopimda Deli Serdang cek situasi ibadah Gereja di Malam Tahun Baru 2026
kota
Malam Pergantian Tahun 2026, Polresta Deli Serdang Gelar Patroli Skala Besar
kota
sumut24.co Sergai, Suasana libur Tahun Baru 2026 dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berlibur ke Romance Bay atau Pantai Romantis yang berl
News
Bakopam Sumut Bertahun Baru di Kediaman Tokoh Masyarakat RE Nainggolan
kota
KETIKA WAKAF TIDAK SEKADAR IBADAH, TETAPI SOLUSI PEMBANGUNANMedanSumut24.coOlehAli Baroroh Al Muflih, S.H.I., M.Ag.(Pegiat Sosial, Dosen H
News
Kejari Madina Selamatkan Rp38,4 Miliar Sepanjang 2025, Ini Rincian Kinerjanya
kota
Jelang Tutup Tahun 2025, Peredaran Narkoba Digempur, Polres Madina Amankan 20 Tersangka
kota
Sepanjang 2025, Kejari Padang Lawas Utara Selamatkan Rp2 Miliar Keuangan Daerah
kota