DPRD Sibolga Dorong Pengoperasian Kembali ASDP di Lintasan Sibolga-Nias: Desak Penurunan Tarif dan Perbaikan Fasilitas Penyeberangan

Sibolga | Sumut24.co

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna
• HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Rencana beroperasinya kembali kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di lintasan laut Sibolga–Nias disambut dengan sikap kritis namun konstruktif oleh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun sebelumnya ASDP sempat menghentikan layanannya secara sepihak dan menutup kantor pelayanan di Kota Sibolga, langkah pengaktifan kembali rute ini tetap dianggap penting demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya.

Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Z TM, menyampaikan langsung berbagai usulan strategis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumut. Dalam pernyataannya, Jamil menegaskan bahwa keberadaan transportasi laut yang handal dan terjangkau sangat vital bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua wilayah.

"Saya datang menyampaikan ke Bapak Gubernur melalui Kantor Dinas Perhubungan Sumut agar dapat segera mengambil langkah konkret. Ada tujuh poin penting yang menjadi perhatian kami," ujar Jamil.

Berikut tujuh usulan utama yang disampaikan:

1. Penyesuaian Tarif Penumpang dan Angkutan
DPRD mendorong penurunan tarif penumpang dan mobil angkutan sebesar 5 persen. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat serta pelaku usaha yang rutin menggunakan jasa penyeberangan Sibolga–Nias.

2. Kajian Penambahan Armada Kapal
Pemerintah provinsi diminta untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan tambahan kapal penyeberangan, terutama untuk menyesuaikan dengan potensi jumlah penumpang dan kebutuhan logistik seperti kendaraan barang dan truk.

3. Menjaga Iklim Investasi
Jamil juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat agar perusahaan swasta tetap memiliki ruang usaha yang adil, serta menghindari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ABK dan karyawan lokal.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kapal
Pelayanan kapal yang nyaman, aman, dan tepat waktu menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Peningkatan fasilitas di kapal dan terminal penyeberangan menjadi salah satu fokus yang perlu diprioritaskan oleh ASDP dan instansi terkait.

5. Pemangkasan Biaya Tambahan
DPRD Sibolga meminta agar beban biaya tiket masuk dan jasa dermaga di fasilitas PT Pelindo Sibolga dapat dipangkas. Hal ini bertujuan untuk menekan ongkos logistik dan harga tiket secara keseluruhan.

6. Pengembangan Infrastruktur Dermaga
Jamil mengusulkan perluasan lahan parkir dan penambahan dermaga di bawah pengelolaan KUPT Sibolga. Usulan ini diharapkan dapat terealisasi melalui alokasi dana APBD Sumut maupun dukungan dari Kementerian Perhubungan RI.

7. Efek Ekonomi dan Pariwisata
Penurunan harga tiket penyeberangan diharapkan berdampak positif pada penurunan harga barang kebutuhan pokok di Pulau Nias. Selain itu, akses transportasi yang lebih terjangkau juga diyakini dapat mendorong lonjakan kunjungan wisatawan ke Nias yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya tradisionalnya.

Jamil menegaskan bahwa suara rakyat dan kebutuhan daerah harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan strategis terkait transportasi laut. Ia juga berharap, ASDP tidak lagi mengabaikan tanggung jawabnya dan dapat hadir sebagai BUMN yang betul-betul melayani kepentingan rakyat.

"Transportasi laut bukan sekadar jalur pelayaran, tetapi urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Kami harap ke depan ASDP lebih berkomitmen dalam membangun layanan yang berkelanjutan," tutupnya.

Masyarakat kini menanti realisasi dari usulan-usulan tersebut, serta komitmen pemerintah provinsi dan pusat untuk menjadikan konektivitas laut sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan merata di wilayah barat Indonesia.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah

DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik