Pemerhati Sosial Kritik Program Sekolah Rakyat: Jangan Ulangi Kesalahan Program Makan Gratis

Baca Juga:

• Mantan Kepala Ombudsman Sumut Tertawa Dengar Alasan Sekolah Lima Hari: “Lawak-Lawak!”
• PLTA Batangtoru Berbagi Pengetahuan Penerapan Manajemen K3 kepada Mahasiswa STIKes Sentral Padangsidimpuan
• Saipullah Nasution Bernostalgia di Masa SDN 126 Gunung Baringin dulunya SR, Ini Pesannya

Medan – Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Tanah Air. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib sama dengan program makan bergizi gratis yang menuai kontroversi akibat masalah pendanaan dan implementasi.

Dalam keterangannya kepada media, Syahrir menilai bahwa semangat pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil patut diapresiasi. Namun, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti pada program makan gratis, yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tagihan yang belum terselesaikan.

"Jangan sampai Sekolah Rakyat ini hanya jadi proyek pencitraan. Program makan gratis saja masih meninggalkan hutang, sekarang mau tambah program baru lagi. Pemerintah harus realistik," tegasnya, Kamis (17/4).

Lebih lanjut, Syahrir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menggunakan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah resmi yang ada saat ini.

"Ini berpotensi memicu konflik antar-guru, terutama jika guru ASN atau PPPK ditarik untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Harusnya, program ini jadi peluang untuk mengangkat guru honorer yang belum diangkat jadi ASN atau PPPK," ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan program ini sebagai jalan keluar dari peliknya persoalan tenaga honorer yang selama ini luput dari perhatian negara. Dengan mengangkat mereka secara otomatis, tidak hanya kualitas pendidikan di pelosok bisa meningkat, tapi juga keadilan bagi para pendidik yang telah lama mengabdi bisa tercapai.

"Ini momentum. Jangan disia-siakan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah masalah baru," tutupnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan membuka akses pendidikan dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dengan konsep pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal. Namun hingga kini, konsep teknis dan pendanaan program tersebut masih terus dibahas di tingkat kementerian terkait.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mantan Kepala Ombudsman Sumut Tertawa Dengar Alasan Sekolah Lima Hari: “Lawak-Lawak!”

PLTA Batangtoru Berbagi Pengetahuan Penerapan Manajemen K3 kepada Mahasiswa STIKes Sentral Padangsidimpuan

Saipullah Nasution Bernostalgia di Masa SDN 126 Gunung Baringin dulunya SR, Ini Pesannya

AKBP Dr Wira Prayatna Pimpin Kesebelasan Tim Polres Padangsidimpuan saat Berhadapan Lapas Kelas IIB, "Program Sehat Bersama Kapolres"

Satreskrim Polres Padangsidimpuan Tangkap 3 Pelaku Pencurian di Sekolah Dasar,AKBP Wira Prayatna : Tidak Ada Ruang untuk Kriminalitas

Dukung Program MBG, Pemko Medan Ikuti Rakor Pembangunan SPPG