Pemkab Simalungun Ambil Langkah Strategis, Bongkar Gapura Perbatasan Siantar-Saribudolok Demi Kelancaran Lalu Lintas
Pemkab Simalungun Ambil Langkah Strategis, Bongkar Gapura Perbatasan SiantarSaribudolok Demi Kelancaran Lalu Lintas
kota
Baca Juga:
Medan – Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Tanah Air. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib sama dengan program makan bergizi gratis yang menuai kontroversi akibat masalah pendanaan dan implementasi.
Dalam keterangannya kepada media, Syahrir menilai bahwa semangat pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil patut diapresiasi. Namun, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti pada program makan gratis, yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tagihan yang belum terselesaikan.
"Jangan sampai Sekolah Rakyat ini hanya jadi proyek pencitraan. Program makan gratis saja masih meninggalkan hutang, sekarang mau tambah program baru lagi. Pemerintah harus realistik," tegasnya, Kamis (17/4).
Lebih lanjut, Syahrir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menggunakan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah resmi yang ada saat ini.
"Ini berpotensi memicu konflik antar-guru, terutama jika guru ASN atau PPPK ditarik untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Harusnya, program ini jadi peluang untuk mengangkat guru honorer yang belum diangkat jadi ASN atau PPPK," ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan program ini sebagai jalan keluar dari peliknya persoalan tenaga honorer yang selama ini luput dari perhatian negara. Dengan mengangkat mereka secara otomatis, tidak hanya kualitas pendidikan di pelosok bisa meningkat, tapi juga keadilan bagi para pendidik yang telah lama mengabdi bisa tercapai.
"Ini momentum. Jangan disia-siakan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah masalah baru," tutupnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan membuka akses pendidikan dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dengan konsep pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal. Namun hingga kini, konsep teknis dan pendanaan program tersebut masih terus dibahas di tingkat kementerian terkait.red2
Pemkab Simalungun Ambil Langkah Strategis, Bongkar Gapura Perbatasan SiantarSaribudolok Demi Kelancaran Lalu Lintas
kota
SATKAMLING Nagori Dolok Maraja Kabupaten Simalungun Terima Penghargaan Terbaik 3 Poldasu
kota
Wawako Suryadi Nurdal Lantik 3 Pejabat Eselon II
kota
Pemerintah Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah pada Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi
kota
Bupati Solok Terima Silaturahmi Forum Ketua KAN Kabupaten Solok
kota
Bangunan Cafe Ilegal di Jalan Bambu Medan Timur Jadi Simbol Kebocoran PAD, Camat Sudah Layangkan Surat Tapi Pemilik Membandel
kota
Aman! Tim Jibom Den Gegana Back Up Polres Padangsidimpuan Dispose Granat Militer di Batunadua
kota
sumut24.co ASAHAN, Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Polres Asahan menggelar kegiatan doa bersama dan pemberian s
News
sumut24.co ASAHAN, Polres Asahan menggelar kegiatan Apel Satkamling dan Penyerahan Piala Satkamling Polres Asahan Polda Sumatera Utara, ber
News
Tapsel sumut24.co PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, resmi mengajukan hak jawab kepada redaksi sumut24.co meny
kota