Kapolrestabes Medan Pimpin Patroli Skala Besar Malam Natal, Tinjau HKBP Sudirman dan Katedral
Medan sumut24.co Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Sumatera Utara, meninjau sejumlah gereja serta melepas patroli
kota
Baca Juga:
Medan – Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Tanah Air. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib sama dengan program makan bergizi gratis yang menuai kontroversi akibat masalah pendanaan dan implementasi.
Dalam keterangannya kepada media, Syahrir menilai bahwa semangat pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil patut diapresiasi. Namun, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti pada program makan gratis, yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tagihan yang belum terselesaikan.
"Jangan sampai Sekolah Rakyat ini hanya jadi proyek pencitraan. Program makan gratis saja masih meninggalkan hutang, sekarang mau tambah program baru lagi. Pemerintah harus realistik," tegasnya, Kamis (17/4).
Lebih lanjut, Syahrir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menggunakan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah resmi yang ada saat ini.
"Ini berpotensi memicu konflik antar-guru, terutama jika guru ASN atau PPPK ditarik untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Harusnya, program ini jadi peluang untuk mengangkat guru honorer yang belum diangkat jadi ASN atau PPPK," ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan program ini sebagai jalan keluar dari peliknya persoalan tenaga honorer yang selama ini luput dari perhatian negara. Dengan mengangkat mereka secara otomatis, tidak hanya kualitas pendidikan di pelosok bisa meningkat, tapi juga keadilan bagi para pendidik yang telah lama mengabdi bisa tercapai.
"Ini momentum. Jangan disia-siakan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah masalah baru," tutupnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan membuka akses pendidikan dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dengan konsep pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal. Namun hingga kini, konsep teknis dan pendanaan program tersebut masih terus dibahas di tingkat kementerian terkait.red2
Medan sumut24.co Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Sumatera Utara, meninjau sejumlah gereja serta melepas patroli
kota
Kapolresta Deli Serdang Bersama PJU Lakukan Pengecekan Pos Pam dan Pos Yan Ops Lilin Toba 2025
kota
Kajari Baru Ridwan Sujana Angsar Diminta Bongkar Deretan Kasus Korupsi di Medan
kota
MEDAN SUMUT24.co Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Fajar Syah Putra, resmi dipindahkan untuk bertugas di Kejaksaan Agung Republi
News
Tapsel Tim pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) langsung turun ke lapangan memberikan bantuan kepada
kota
Setelah Turun ke Lapangan, Kades Hutagodang Klarifikasi Isu Banjir Batang Toru, PT TBS Dipastikan Tak Picu Banjir Bandang
kota
Diduga Picu Banjir Bandang dan Ratusan Nyawa Melayang di Tapsel, PT Agincourt Resources Akhirnya Disanksi
kota
Bengkel Las Maju Jaya Tangguk Bongkar Ditegaskan Telah Memiliki Izin Usaha
kota
Lurah Tegal Sari Mandala I Bantah Terima Setoran Usaha Las, Tegaskan Tuduhan Tidak Berdasar
kota
Oknum Warga Resah Dengan Aktivitas Usaha Las, Oknum Pengadu Disebut Pecatan Polisi karena Pelanggaran Disiplin
kota