DPD RI M Nuh Dorong OJK Sumut Tindak Tegas Pegadaian Ilegal

Medan I Sumut24. co
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara untuk menyoroti persoalan pegadaian ilegal yang semakin meresahkan masyarakat, Senin (6/1/2025).

Baca Juga:

• Tectona Mitra Utama Ditunjuk Sebagai Konsultan Engineering untuk Dukung Good Mining Practice di Kalimantan Selatan
• Kepala DPMN Romi Hedrawan, S.Sos, M.S Jadi Pembina Apel .Pagi Pemerintah Kabupaten Solok
• Rapat Koordinasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keluhan masyarakat terkait praktik pegadaian ilegal yang dinilai merugikan dan melanggar aturan.

Pegadaian ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi ini diketahui sering menerapkan suku bunga tinggi, kurang transparan, hingga menggunakan ancaman dalam proses penagihan.

Kondisi tersebut dinilai memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sudah rentan.

"Pegadaian ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga melanggar hukum. Kami meminta OJK mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik-praktik ini dan melindungi masyarakat," ujar M. Nuh.

Menanggapi hal ini, Khoirul Muttaqien sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga yang berizin, bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku pegadaian ilegal, serta mempromosikan lembaga pegadaian resmi yang terdaftar di OJK.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

DPD RI menyatakan dukungannya terhadap upaya yang telah dilakukan OJK dan mendorong percepatan langkah-langkah tersebut.

Mereka juga mengusulkan agar sosialisasi bahaya pegadaian ilegal diperluas, khususnya di pedesaan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi.

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan maksimal dari praktik-praktik keuangan yang tidak sah," tegas anggota DPD RI.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan OJK demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan inklusif di Sumatera Utara.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tectona Mitra Utama Ditunjuk Sebagai Konsultan Engineering untuk Dukung Good Mining Practice di Kalimantan Selatan

Kepala DPMN Romi Hedrawan, S.Sos, M.S Jadi Pembina Apel .Pagi Pemerintah Kabupaten Solok

Rapat Koordinasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Pasca Bentrok Dua Ormas Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu Pastikan Suasana Kondusif

PLN UIP SBU Berhasil Synchronize Unit #1 PLTA Asahan 3

Jual Togel, Pria ini Diamankan Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran