Kemenpora Tegaskan Pelaksanaan PON dan Paralimpiade Nasional dilakukan Pendampingan

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Respon Keluhan Warga Jermal Bahas Keamanan Lingkungan, Pencurian, Geng Motor, dan Narkoba
• Respons Cepat Wali Kota Medan, Bantuan Kursi Roda Diserahkan kepada Ari Prasetyo
• Elfanda Ananda: Dana BTT Dipakai untuk Bonus Atlet? Itu Pelanggaran Regulasi!

DELISERDANG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Jawa Tengah, dilakukan pendampingan tata kelola. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo di Stadion Sport Centre, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (13/9/2024) malam.

Menpora mengatakan pendampingan tersebut berupa Satuan Tugas (Satgas) yang bukan hanya untuk pemerintah provinsi. Melainkan juga akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI dan Peparnas XVII Jawa Tengah.

"Satgas ini terdiri dari dua tim, yaitu satgas pelaksana yang dipimpin oleh saya sebagai Menpora dan satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dan Peparnas yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung," kata Menpora.

Sebagaimana diketahui, satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Satgas ini bertugas untuk mengawasi kedua event tersebut baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menjelaskan pihaknya juga sudah melakukan upaya mitigasi untuk pelaksanaan PON XXI. Dirinya bahkan melibatkan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Forkopimda dalam penyelenggaraan PON XXI di Wilayah Sumut.

"Saat Saya mulai menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut Saya langsung melibatkan Forkopimda dalam PB PON XXI, Kapolda, Kejati, DPRD semua terlibat. Ini upaya mitigasi kita agar PON bisa berjalan dengan baik," kata Fatoni di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumut, Sabtu (14/9).

Fatoni menambahkan pemerintah pusat dan daerah juga terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah adanya kesalahan, mal administrasi atau penyelewengan.

"Kita tidak ingin hal tersebut terjadi, tetapi tentu kita juga melakukan upaya mitigasi, pencegahan, goal kami pada PON kali ini sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi dan sukses pasca PON, kami memegang teguh itu," ucap Fatoni.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolrestabes Medan Respon Keluhan Warga Jermal Bahas Keamanan Lingkungan, Pencurian, Geng Motor, dan Narkoba

Respons Cepat Wali Kota Medan, Bantuan Kursi Roda Diserahkan kepada Ari Prasetyo

Elfanda Ananda: Dana BTT Dipakai untuk Bonus Atlet? Itu Pelanggaran Regulasi!

Hari Guru Nasional 2025, Bupati Asahan Tegaskan Guru sebagai Pondasi Generasi Emas

PT Agincourt Resources Perkuat Respons Bencana di Tapanuli dengan Dukungan Medis dan Logistik

Respon Cepat di Pabrik IAA, Produksi Aluminium Tetap Jalan Aman