Papan Reklame Baliho/ Billboard di Simpang Ayahanda Diduga Tak Berizin dan Ganggu Pengusaha Lain

Medan - Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Sat Pol Kota Medan harus membongkar Papan Reklame Baliho/ Billboard yang berdiri di pinggir Jalan Gatot Subroto kawasan simpang Darusalam/Ayahanda Medan.

Baca Juga:

• Tanpa TPS Permanen Limbah B3 Di 30 Puskesmas di Asahan, Pemkab dan DPRD hingga Pemerintah Pusat Terancam Gugatan Warga
• Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan
• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Papan Reklame Baliho/ Billboard di duga tidak ada izin berdiri dan dianggap mengganggu bagi pedagang sekitar karena menutupi plank usaha disebelahnya.

"Papan Reklame Baliho/ Billboard yang dipasang terlalu besar dan menutupi plank usaha saya," ujar pengusaha Dodo Perabot yang berada di sebelah papan reklame baliho/ billboard yang telah berdiri tersebut.

Pengusaha perabot tersebut juga meminta Pemko Medan untuk membongkar papan reklame baliho/ Billboard itu. "Saya minta Pak Wali Kota Medan membongkar biIlboard itu," ujarnya.

Kepala Lingkungan 9 Kelurahan Sei Sekambing Kecamatan Medan Petisah yang bernama Yusuf saat dikonfirmasi Selasa (23/7/2024) menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui papan reklame baliho/ billboard yang telah berdiri itu.

"Saya tidak tau kalau billbaard itu telah berdiri Bang, coba tanya langsung ke lurah bang," kata Kepling yang bernama Yusuf itu.

Sementara itu Kasi Trantip Kecamatan Medan Petisah Andika saat dikonfirmasi hal ini menyebutkan, pihak tidak mengetahui perihal berdirinya Papan Reklame Baliho/ Billboard di kawasan Simpang Darusalam/ Ayahanda itu.

"Nanti saya cek ya Bmbang, saya belum tau hal itu, kalau ada yang keberatan buat aja surat keberatan ya bang, biar ditindaklanjuti," ujar Andika saat dikonfirmasi di Kantor Camat Medan Petisah Selasa(23/7/2024). Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanpa TPS Permanen Limbah B3 Di 30 Puskesmas di Asahan, Pemkab dan DPRD hingga Pemerintah Pusat Terancam Gugatan Warga

Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara