Kasus Dugaan Korupsi Penggunaan APBDes Batang Bahal Rugikan Negara Hingga Ratusan Juta

Baca Juga:

• SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging Pertama di Lingkungan Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Polda Sumut
• Bupati Asahan Resmikan Bimtek Kabupaten Anti Korupsi, Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan
• Wakil Bupati Asahan Resmikan EduDay 2026, Dorong Integrasi AI dan Coding di Sekolah

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tersangka, yang dikenal dengan inisial SS, diduga terlibat dalam penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Batang Bahal pada tahun 2021 dan 2022, di Ruang Registrasi Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Selasa, (25/6/2024).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SH, MH, "Kami telah mengambil langkah penting hari ini dengan menyerahkan tanggungjawab tersangka SS kepada JPU untuk proses penuntutan lebih lanjut. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana APBDes sebesar Rp 366.000.000 untuk tahun 2021-2022, berdasarkan temuan Inspektorat Daerah."

Tersangka diduga telah melakukan manipulasi terhadap Alokasi Dana Desa Batang Bahal untuk kepentingan pribadi, termasuk upaya menarik dan menyetorkan kembali dana pada tahun 2023 untuk menghindari pengawasan dan mengamankan pencalonan sebagai kepala desa.

Kemudian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidimpuan menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 188.814.506 untuk tahun 2021 dan Rp 177.425.660 untuk tahun 2022, total mencapai Rp 366.240.166.

Selanjutnya, SS akan menghadapi proses hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

"Tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 20 hari ke depan, dimulai tanggal 25 Juni 2024," tambah Kajari Padangsidimpuan.

Kasus ini menjerat tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf b yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Prosedur hukum akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan terwujud. Dengan tahap penting ini, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi demi kepentingan negara dan masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging Pertama di Lingkungan Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Polda Sumut

Bupati Asahan Resmikan Bimtek Kabupaten Anti Korupsi, Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Wakil Bupati Asahan Resmikan EduDay 2026, Dorong Integrasi AI dan Coding di Sekolah

PLN UID Sumatera Utara Resmikan DRC Dan HSSE Control Center, Percepat Pemulihan Gangguan Dan Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

MES Sergai Resmikan Sekretariat dan Luncurkan BisMU, Ijeck: Peluang Besar Bagi UMKM

Pemkab Asahan Resmikan Pesantren Kilat Ramadhan Tingkat SMP Se-Kabupaten