Rakornas di Istana Negara, Pj Gubernur Komit Terus Jadikan Pengendalian Inflasi Atensi Penting Pemprov Sumut

Baca Juga:

• Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI
• Pj Sekda Rakor Pengendalian Inflasi 2025
• Inflasi Sumut Masih Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Gagal Lakukan Langkah Pengendalian

JAKARTA I Sumut24.co

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, pada Jumat (14/6), di Istana Negara, Jakarta. Hassanudin menyampaikan komitmennya untuk terus menjadikan pengendalian inflasi sebagai atensi penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Hal ini, kata Hassanudin, sejalan dengan dorongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Rakornas yang mendorong integrasi Pemerintah Pusat dan daerah, dalam mengendalikan inflasi saat menghadapi tantangan iklim.

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami komit untuk menjadikan pengendalian inflasi ini sebagai atensi, hari-hari terus kami pantau, setiap Minggu kami adakan rapat koordinasi untuk ini," kata Hassanudin, usai ikuti rapat.

Adapun beberapa program atau strategi untuk pengendalian inflasi di antaranya, monitoring harga bahan pokok oleh Satgas Pangan, melaksanakan operasi pasar, pencanangan gerakan tanam komoditas pangan, hingga memanfaatkan Belanja Tidak Terduga untuk subsidi ongkos angkut bahan pangan.

"Kita juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota," kata Hassanudin.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Menurutnya perubahan iklim ke depan menjadi perhatian dunia.

Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

Diperkirakannnya, ada 50 juta petani yang akan kekurangan air. Jika tidak ada air dan akan terjadi kekurangan pangan.

"Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern, dengan menggunakan sistem smart agriculture, terutama untuk produk pangan unggulan. Menurutnya, investasi juga diperlukan untuk membangun industri pengolahan, sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.

"Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi," katanya.

Meski begitu Gubernur Bank Indoensia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, laju inflasi Indonesia masih terjaga di kisaran target yang ditetapkan. Bahkan, Ia menyebut inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia yakni 1,5 sampai 3,5%. Tercatat tingkat inflasi secara tahunan kian menyusut, di mana pada Mei lalu sebesar 2,84%.

"Tren inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurun dan terkendali rendah. Bahkan termasuk yang terendah di dunia pada saat ini," kata Perry.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI

Pj Sekda Rakor Pengendalian Inflasi 2025

Inflasi Sumut Masih Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Gagal Lakukan Langkah Pengendalian

Pemkab Asahan Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah Tahun 2025

Intervensi Inflasi Sumut Jadi Fatamorgana: Harga Cabai Masih Membara di Pasar Tradisional

Cabai Merah Sumbang Inflasi di Kota Pematangsiantar, YoY Kedua Tertinggi di Sumut