Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung RKB MIN 6 Medan Rp. 2.9 M, APH Diminta Panggil Ka Kanwil Kemenag Sumut

Medan I Sumut24.co

Baca Juga:

• Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas
• Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum
• JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Banyak kasus korupsi yang terjadi di provinsi Sumatera Utara yang sampai sekrang belum tersentuh hukum. Bahkan, ini sampai-sampai pernah menghantarkan Provinsi sumatera utara menjadi salah satu provinsi terkorup di Indonesia.

"Bersama kita ketahui, berbagai dugaan praktik korupsi di Indonesia ini memang sudah sangat meraja lela, mulai atas sampai bawah sama saja, khususunya di sumatera utara ini," ungkap koordinator aksi LSM Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Hebdri Munthe dalam orasinya didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Rabu (24/04/24).

Puluhan massa aksi tersebut mengungkapkan, adanya dugaan korupsi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Yaitu dugaan korupsi pada Pembangunan Gedung Ruang kelas baru (RKB) pada MIN 6 Kota Medan.

Massa menyebutkan, Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.967.846.000,00 tersebut bersumber dari APBN 2023, dikerjakan oleh CV. Konstruksi Jaya. Diduga kuat bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek yang di anggarkan. Sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI), mendesak Kejati Sumatera Utara dan Polda Sumatera utara agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang kami sebutkan di agar," teriak massa.

Mereka juga mendesak Kejati Sumatera Utara dan Polda Sumatera utara agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi tersebut.

" Mendesak Kejati Sumatera Utara dan Polda Sumatera utara agar segera memanggil dan memeriksa PPK dan Rekanan di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara terkait dugaan korupsi yang kami sebutkan di Agama," ungkap massa.

Sebelumnya, Selasa (24/04/24), Humas Kemenag Provsu Mulia Banurea, ketika dikonfirmasi wartawan' melalui pesan whatssapp terkait hal tersebut hanya menanggapi dengan jawaban OK. "OK," balasnya.Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

Kejari Labuhanbatu Paparkan Perkembangan Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka