Woww, Utang Pemerintahan Jokowi -Amin Tembus Rp8.253,09 Triliun,

JAKARTA I Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot Se-Sumatera Utara Canangkan Gerakan Indonesia ASRI
• Indonesia Jadi Tuan Rumah 8th Asian Indonesia Taekwondo Championship 2026
• Pasar Modal 2025 : Aktivitas Penerbitan Efek Meningkat, Kualitas Perusahaan Tercatat Semakin Solid

Posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Jumlah utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu setara 38,75% produk domestik bruto dan tertinggi sepanjang massa.

Posisi utang pemerintah pada Januari 2024 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 yang sebesar Rp8.114,69 triliun atau dengan rasio 38,56% terhadap PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa rasio utang yang cenderung tinggi pada Januari 2024 sering dengan belanja pemerintah yang relatif besar, misalnya pada pos belanja bansos.


Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan negara sekencang tahun lalu. Akibatnya, belanja ditutupi dengan pinjamam sehingga rasio utang makin mendaki pada awal tahun ini.


"Saya kira memang upaya untuk menurunkan rasio utang di tahun ini akan cukup menantang mengingat kebutuhan untuk pendanaan berbagai program pemerintah relatif besar mengingat berbagai program seperti bantuan sosial itu dialokasikan lebih tinggi," katanya, Selasa (27/2/2024).

Dia menjelaskan, dengan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% tahun ini, penerimaan pajak juga akan cenderung melambat sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB berpotensi meningkat.


"Saya kira memang kondisi atau rasio utang terhadap PDB berpeluang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tahun lalu," jelasnya.

Yusuf menyampaikan, terkait pengelolaan utang, pemerintah perlu mengantisipasi situasi suku bunga global yang tetap tinggi, terutama di negara maju, untuk menurunkan laju inflasi.

Dengan kondisi ini, maka Bank Indonesia juga akan mempertahankan suku bunga acuan pada level yang tetap tinggi hingga ada penyesuaian suku bunga acuan oleh bank sentral negara-negara maju.


Hal ini kata dia akan mempengaruhi target imbal hasil yang ingin dicapai pemerintah, yang kemudian akan berdampak juga pada cost of fund yang relatif masih mahal.

Oleh karena itu, ongkos pembiayaan yang tinggi perlu disinergikan dengan target rasio utang dalam kebijakan fiskal jangka menengah hingga panjang.

"Saya kira pemerintah tetap perlu menetapkan target penurunan rasio utang untuk memastikan kesehatan fiskal terjaga, terutama dalam jangka panjang," jelas Yusuf.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot Se-Sumatera Utara Canangkan Gerakan Indonesia ASRI

Indonesia Jadi Tuan Rumah 8th Asian Indonesia Taekwondo Championship 2026

Pasar Modal 2025 : Aktivitas Penerbitan Efek Meningkat, Kualitas Perusahaan Tercatat Semakin Solid

IHSG Anjlok Persen, Bursa Efek Indonesia Resmi Bekukan Sementara Perdagangan

Pasar Modal Syariah, Investasi Produktif, Bukan Ajang Spekulasi

Indonesia Perkuat Industri Semikonduktor, Menko Airlangga Dampingi Presiden Terima Delegasi ARM Semiconductors di Inggris