Dugaan Pungli dan Gratifikasi Disnaker Sumut, Haris Lubis Kebal Hukum

Medan Isumut24.co -Dugaan Pungli dan Gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan surat keterangan (Suket) izin layak operasi alat-alat bermesin di perusahaan yang ada d Sumatera Utara. Atas dugaan tersebut FMPB- SU sudah melaporkan Disnaker Sumatera Utara ke Kejatisu dengan No laporan 28.A/PP/FMPB-SU/X/2023, tegas Ketua FMPB Sumut M Ritonga kepada Wartawan, Selasa (19/12).

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Apresiasikan Kodim 0208/As Sebagai Pelopor Panen Raya Padi Gogo
• Wali Kota Tanjungbalai Sambut Safari Ramadhan Polda Sumut, Wakapoldasu Ajak Perkuat Silaturahmi
• Wali Kota Tanjungbalai: Kolaborasi Pemko dan Baznas di Bulan Ramadhan Distribusikan ZIS kepada Ribuan Mustahik

Menurut Ritonga, Sebagaimana kami terima Informasi dari Kejati Sumut ketika dipertanyaan melalui aksi unjuk rasa Jilid 3 oleh FMPB-SU,kemarin. keterangan dari pihak Kejati Sumut J.Sinaga, bahwa sudah di lakukan pemanggilan terhadap Pihak Disnaker Sumut, tetapi pihak Disnaker tidak pernah menghadiri pemanggilan dari Kejatisu sehingga sepertinya oknum kadis Haris Lubis Kebal Hukum, ucapnya.

Pada hari Kamis 21 Desember, FMPB-SU kembali melakukan aksi unjuk rasa Jilid 4 , untuk menyikapi kasus tersebut. Agar adanya kepastian hukum. Ketika FMPB-SU meminta bukti kepada (J. Sinaga ) pihak Kejati Sumut, bahwa Disnaker Sumut sudah dilakukan pemanggilan berulang kali, pihak Kejati tidak ingin memperlihatkan bukti surat pemanggilan yang sudah dikeluarkan oleh ejati. Apa benar Pihak Kejati Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap Kadisnaker Sumut?

Begitujug Ketika Aksi unjuk rasa Jilid 2 dilakukan oleh FMPB-SU ke Kejati Sumut, tiba-tiba datang 2 orang wanita berbaju dinas mengaku sebagai Kepala UPT pengawasan Disnaker wilayah Medan dengan mengambil toa dan memberikan tanggapan di Kejatisu terhadap para demonstran, seolah-olah dugaan pungli tersebut tidak benar.

Ada apa dengan Kepala UPT tersebut hadir dan memberikan tanggapan di sela-sela kegiatan aksi yang dilakukan oleh FMPB-SU?

Apakah ini perintah dari Kadis?

Seharusnya mereka memberikan tanggapan di instansi mereka (kantor Disnaker Sumut),

Bukan d instansi APH (Kejati Sumut).

Hal ini menandakan bahwasanya seorang Haris Lubis kebal hukum,tegas Mukhlis.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asahan Apresiasikan Kodim 0208/As Sebagai Pelopor Panen Raya Padi Gogo

Wali Kota Tanjungbalai Sambut Safari Ramadhan Polda Sumut, Wakapoldasu Ajak Perkuat Silaturahmi

Wali Kota Tanjungbalai: Kolaborasi Pemko dan Baznas di Bulan Ramadhan Distribusikan ZIS kepada Ribuan Mustahik

Sekda Tanjungbalai dan Dandim 0208/AS Ikuti Rakor Nasional Bahas Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Gerai KDMP

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Penyaluran Bingkisan Lebaran untuk 300 Anak Yatim

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, PLN UID Sumatera Utara Gandeng Kejati Sumut Tingkatkan Kepatuhan Hukum