Dugaan Pungli dan Gratifikasi Disnaker Sumut, Haris Lubis Kebal Hukum

Medan Isumut24.co -Dugaan Pungli dan Gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan surat keterangan (Suket) izin layak operasi alat-alat bermesin di perusahaan yang ada d Sumatera Utara. Atas dugaan tersebut FMPB- SU sudah melaporkan Disnaker Sumatera Utara ke Kejatisu dengan No laporan 28.A/PP/FMPB-SU/X/2023, tegas Ketua FMPB Sumut M Ritonga kepada Wartawan, Selasa (19/12).

Baca Juga:

• Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup
• Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN
• Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

Menurut Ritonga, Sebagaimana kami terima Informasi dari Kejati Sumut ketika dipertanyaan melalui aksi unjuk rasa Jilid 3 oleh FMPB-SU,kemarin. keterangan dari pihak Kejati Sumut J.Sinaga, bahwa sudah di lakukan pemanggilan terhadap Pihak Disnaker Sumut, tetapi pihak Disnaker tidak pernah menghadiri pemanggilan dari Kejatisu sehingga sepertinya oknum kadis Haris Lubis Kebal Hukum, ucapnya.

Pada hari Kamis 21 Desember, FMPB-SU kembali melakukan aksi unjuk rasa Jilid 4 , untuk menyikapi kasus tersebut. Agar adanya kepastian hukum. Ketika FMPB-SU meminta bukti kepada (J. Sinaga ) pihak Kejati Sumut, bahwa Disnaker Sumut sudah dilakukan pemanggilan berulang kali, pihak Kejati tidak ingin memperlihatkan bukti surat pemanggilan yang sudah dikeluarkan oleh ejati. Apa benar Pihak Kejati Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap Kadisnaker Sumut?

Begitujug Ketika Aksi unjuk rasa Jilid 2 dilakukan oleh FMPB-SU ke Kejati Sumut, tiba-tiba datang 2 orang wanita berbaju dinas mengaku sebagai Kepala UPT pengawasan Disnaker wilayah Medan dengan mengambil toa dan memberikan tanggapan di Kejatisu terhadap para demonstran, seolah-olah dugaan pungli tersebut tidak benar.

Ada apa dengan Kepala UPT tersebut hadir dan memberikan tanggapan di sela-sela kegiatan aksi yang dilakukan oleh FMPB-SU?

Apakah ini perintah dari Kadis?

Seharusnya mereka memberikan tanggapan di instansi mereka (kantor Disnaker Sumut),

Bukan d instansi APH (Kejati Sumut).

Hal ini menandakan bahwasanya seorang Haris Lubis kebal hukum,tegas Mukhlis.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup

Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN

Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

Plt Kapolrestabes Medan Lakukan Mutasi dan Promosi Sejumlah Perwira

Temu Alumni Hadesya Perkuat Reputasi Program Doktor Ekonomi Syariah UIN SU Medan

Bupati Asahan: Pembangunan Jalan Jadi Prioritas, Kesehatan dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian