KPK Tangkap Jaksa dan Kepala Daerah

Jakarta | SUMUT24 KPK memastikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan pagi tadi telah menjerat jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) serta seorang kepala daerah di Jawa Barat.

Baca Juga:

• Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah
• Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia
• Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

“Kita mau gelar dulu. Yang jaksa di Kejati Jabar dan Pemda tingkat II di Jawa Barat itu sudah benar (yang terjaring operasi tangkap tangan),” sebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika dikonfirmasi, Senin (11/4).

“Yang dari Pemda tingkat II itu kepala daerah?” tanya wartawan. “Iya, (kepala daerah di tingkat (Kabupaten),” jawab Saut tanpa merinci kabupaten mana.

Hingga saat ini, para pihak yang ditangkap tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan tersebut pada Selasa (12/4).

Sementara itu sebelumnya pihak Kejati Jawa Barat melalui Kasipenkum Raymond Ali pun membenarkan penangkapan jaksa tersebut. Jaksa perempuan berinisial D itu dibawa terkait dengan perkara korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang yang tengah ditanganinya.

Jaksa Perempuan yang Ditangkap Berinisal DR

Salah satu jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar ditangkap oleh KPK pagi tadi, Senin (11/4). Jaksa perempuan berinisial DR itu dibawa terkait dengan perkara korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang yang tengah ditanganinya.

“Ada jaksa kami yang ditangkap. Namanya DR. Dua (jaksa) atau tidak saya baru dapat laporan itu satu,” ujar Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Widyo Pramono, di Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, kemarin.

Ditangkapnya DR ini terkait penanganan kasus BPJS. Widyo mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait kasus ini.

“Kasus BPJS, saya belum dapat laporan resmi ya saya belum jawab dengan baik, saya harus pelajari kasusnya sejauh mana tapi yang jelas, prosedural, profesional harus dilakukan,” imbuh Widyo.

Widyo masih mau melakukan pemeriksaan terkait dengan penanganan kasus BPJS tersebut. Ia belum bisa memastikan apa sanksi yang akan diberikan untuk jaksa yang bersangkutan.

“Jangan gerak ke situ dulu (sanksi), harus lalui prosedur koordinasi dulu, gimana sejatinya apa benar demikian. Saya juga mesti harus klarifikasi,” kata Widyo.

Jajaran Jamwas memastikan akan berkordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Jaksa yang berkaitan dengan kasus BPJS yang ada di Kejati Jabar ini juga akan diperiksa.

“Tidak menutup kemungkinan karena ini satu hal yang sidatnya adakah satu pelanggaran yang terkait tindakan tidak terpuji ini akan saya lakukan,” kata Widyo. Pihak Kejati Jawa Barat melalui Kasipenkum Raymond Ali pun membenarkan penangkapan jaksa tersebut. Jaksa perempuan berinisial D itu dibawa terkait dengan perkara korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang yang tengah ditanganinya. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah

Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia

Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Gelar Jumat Curhat di Masjid Al-Amanah, Warga Sampaikan Aspirasi, Polisi Langsung Beri Solusi

Tak Sekadar Halal Bihalal, Pertemuan JMSI Tabagsel dan Bupati Madina Saipullah Nasution Bahas Hal Krusial Ini, Siap Kawal “Madina Maju Madani”

Bikin Adem! JMSI Tabagsel Gelar Halal Bihalal ke Pembina, Ini Pesan Penting Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis