Lindungi Konsumen, Disperindag Palas Laksanakan Optimalisasi, Pengawasan UTTP dan Sidang Tera

95

PALAS | SUMUT24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) melalui Dinas Koperasi UMKM,  Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Palas Gelar sosialisasi Optimalisasi offline pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta Pelaksanaan Sidang Tera Langsung
Pencanangan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program peningkatan tertib ukur dalam melindungi konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan, perlidungan dan konsumen pada diskoperindag palas Rita Sari Nasution, ST. mengatakan, tahapan yang telah  dilakukan, antara lain pendataan pelaku usaha yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), sosialisasi Optimalisasi, pengawasan terhadap pelaku usaha, dan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP.

“Saat ini kami sudah melakukan pendataan dan pengawasan baik terhadap toko-toko kecil atau besar, dari tanggal 12 s/d 15 Nopember yang lalu, berlokasi dikecamatan Barumun, Sosa, lubuk barumun dan Ulu barumun, dan tempat lainnya yang berhubungan dengan konsumen.

Sebagian sudah dilakukan pelaksanaan tera, kemudian untuk sosialisasi selanjutnya supaya lebih efektik akan dilaksanakan setelah tahun 2020 nanti, kegiatan ini akan terus berlanjut hingga optimalisasi offline menuju online lebih muda untuk di akses oleh konsumen,” kata Rita kepada wartawan, Selasa, (3/12).

Dari hasil pengawasan, kata Rita, masih banyak timbangan atau alat ukur pelaku usaha yang belum melakukan tera, kemudian pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku usaha agar alat ukurnya secepatnya melakukan tera di Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Palas.

Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, H. Eddi Mirson Hasibuan S.Sos. menyampaikan, dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan kemetrologian yang salah satu kegiatannya adalah tera dan tera ulang Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya UTTP yang semula menjadi urusan dan kewenangan provinsi, dengan terbitnya UU tersebut maka urusan kemetrologian menjadi urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sebut Kadiskoperindag Palas

Lanjutnya, dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa hendaknya harus diukur, ditakar, ditimbang dengan menggunakan alat ukur dan cara pengukuran yang sama yaitu yang sah dan berlaku menurut UU yang sudah ditetapkan. Ujar Eddi Mirson.

Dengan harapan supaya mereka dapat membuat spanduk sosialisasi di tempat usahanya, “Dengan hal ini, konsumen tidak akan ditipu terkait harga dalam transaksi, karena pelaku usaha mengikuti program daerah tertib hukum, sehingga mereka akan mendapat perlindungan dan tidak ada lagi konsumen yang dibohongi karena timbangan atau takaran yang tidak sesuai,” pungkasnya. (RAS).

Loading...