Drainase & BPJS Masih Dikeluhkan Warga Marelan

Medan|SUMUT24 Warga Anda Sari dan Marelan mengeluhkan kondisi drainase di kedua wilayah tersebut. Sebab, ketiadaan drainase dan tidak berfungsinya drainase yang sudah ada, mengakibatkan kedua wilayah tersebut selalu kebanjiran saat hujan turun.

Baca Juga:

• Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhwan, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Penataan Kota
• Kolaborasi Majukan Pendidikan di Deli Serdang
• Emma Raducanu Bergabung dengan UNIQLO sebagai Global Brand Ambassador untuk Mempromosikan LifeWear ke Seluruh Dunia

Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Medan, Surianto, ketika menjemput aspirasi masyarakat dalam Reses 1 tahun 2019 yang dilaksanakannya di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (18/12).

Gerianto warga Marelan meminta pembangunan drainase di Jalan Marelan Raya tepatnya dari Simpang Mandiri/Titi Papan sampai Pasar 5 harus dibangun total, sehingga air dapat mengalir dengan lancar.

“Selain itu, dibuatkan gorong-gorong untuk pembuangan limbah dari pajak sampai ke Gang Pendidikan. Kalau ini ada, Insya Allah dampak banjir yang menggenangi Jalan Marelan Raya akan berkurang,” katanya.

Sementara, Muraji, Kepling 4 Kelurahan Andan Sari meminta agar dibuatkan drainase di sisi kanan kiri sekolah di wilayah itu.

“Kasian anak-anak mau sekolah di musim penghujan seperti sekarang ini, mereka tidak pakai sepatu karena sekolahnya banjir. Jadi, kalau drainase tidak dibuat, pasti akan tenghelam,” sebutnya.

Sedangkan, Eni Zahra Nasution, meminta kepada Surianto agar menyampaikan ke pusat agar kenaikan BPJS ditunda. Sebab, katanya, kenaikan itu terasa sangat memberatkan, utamanya bagi masyarakat tidak mampu dan tidak berpenghasilan.

Menjawab itu, Surianto, mengatakan semua keluhan warga yang mencuat dalam Reses akan menjadi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD untuk disampaikan dan dimasukkan dalam Musrenbang Kota untuk ditindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Semua keluhan masyarakat ini menjadi Pokir kami (anggota DPRD, red). Nanti sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan atau tepatnya bulan Maret 2020 kami akan memanggil para OPD guna membahas Pokir ini untuk dimasukan dalam Musrenbang, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa, Butong, ini.

Terkait dengan BPJS, sebut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, Pemko Medan telah menganggarkan sebesar Rp21 miliar untuk 75.000 peserta BPJS PBI. “Kepesertaan BPJS PBI ini memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu,” katanya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhwan, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Penataan Kota

Kolaborasi Majukan Pendidikan di Deli Serdang

Emma Raducanu Bergabung dengan UNIQLO sebagai Global Brand Ambassador untuk Mempromosikan LifeWear ke Seluruh Dunia

Pemkab Asahan Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

JAM WAS Kejaksaan RI Lakukan Monitoring Kinerja Pengawasan 15 Kejaksaan Tinggi Secara Daring

Pemkab Asahan Laksanakan Safari Ramadhan 1447 H, Kunjungi 104 Masjid dan Mushala