Saharuddin: Gelar Tulis dan Baca Testimoni Masyarakat Medan Utara

Medan I SUMUT24.CO

Baca Juga:

• Emma Raducanu Bergabung dengan UNIQLO sebagai Global Brand Ambassador untuk Mempromosikan LifeWear ke Seluruh Dunia
• Pemkab Asahan Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI
• JAM WAS Kejaksaan RI Lakukan Monitoring Kinerja Pengawasan 15 Kejaksaan Tinggi Secara Daring

Testimoni atau pernyataan dan kesaksian warga masyarakat Medan Utara dari semua kalangan dan latar belakang, perlu kita dokumentasikan dalam bentuk pendapat publik. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kawasan Wisata Danau Siombak, Jumat (4/10/2019) mendatang. Hal itu dikatakan Saharuddin, Pendiri Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU), Minggu (22/9).

Lebih lanjut dikatakannya, karena kesenjangan dan rendahnya perhatian steakholder (perencana dan pelaksana kebijakan) mengesankan bahwa pembangunan wilayah Medan Utara, seolah tidak pernah menjadi skala prioritas sejak Bachtiar Ja’far pensiun dari Walikota Medan.

“Gagasan percepatan pembangunan tak kunjung direalisasi diantaranya Belawan Waterpon City, Tanggul penyangga banjir ROB, Medan Islamic Centre (MIC), Jalan Lingkar Utara, Kawasan Ekonomi Khusus Seruwai, Penataan Objek Wisata Danau Siombak dan Situs Kota Cina. Seluruhnya berjalan lamban tanpa batas penantian,” tegas Saharuddin.

Ironinya, untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur memadai saja warga Medan Utara harus bertarung dengan turun kejalan. Begitu banyak contoh kasus yang dapat kita tarik kebelakang, misalnya bagimana warga harus memblokir jalan untuk perbaikan jalan titipahlawan, robohnya jembatan titi dua sicanang sampai sekarang masih terbengkalai, polemik pasar marelan yang tak jua mengurai kemacetan.

Kemudian, jalan pancing martubung yang kupak kapik akibat terabaikannya tataruang, lampu jalan dan pengangkutan sampah juga masih minim, hutan mangrove yang kian habis mengakibatkan banjir semakin meluas, reklamasi Pantai Belawan tak terbendung, yang hasilnya menyisakan konflik distribusi dana tali asih bagi mereka yang terdampak. Serta masih banyak lagi masalah-masalah sosial menjadi potret buram di Medan Utara.

Potensi yang ada seperti daerah padat industri, megahnya BUMN Pelindo I Belawan, KIM Mabar, Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan dan lain-lain, tak berbanding lurus dengan angka pengangguran yang makin tinggi.

“Pengelolaan CSR cenderung tidak transparan sehingga tidak jadi solusi, ketersediaan lahan yang memadai, wilayah laut dan areal tangkap yang mudah diakses seakan belum mampu dieksplorasi untuk kesejahteraan warga Medan Utara. Dan peningkatan ekonomi pun cuma jargon-jargon saja,” sebut Saharuddin.

Hampir 15 tahun masyarakat Medan Utara terpolarisasi dengan wacana pemekaran atau pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB). Selama tiga musim pemilu dan pemilukada, itu seolah daerah ini hanya menjadi komoditas politik bagi petarung yang meng-asumsikan bahwa Medan Utara adalah lumbung suara yang harus dikuasai. “Entah apa dan siapa yang harus disalahkan?”.

Dinamika dan resistensi berada dalam satu ruang pertarungan bagi pegiat-pegiat sosial maupun anak-anak Medan Utara yang jujur melihat ketimpangan. Perbedaan cara pandang menghadapi persoalan yang akut itu tak mampu merekatkan ide dan gagasan untuk memisahkan diri, dan akhirnya semangat meleleh karena tak kuasa menembus benteng birokrasi dan regulasi yang begitu kokoh.

Musim pemilu legislatif 2019 sudah usai, kita semua punya catatan siapa wakil-wakil kita nanti dari mulai DPRD Kota, DPRD Provinsi maupun DPR/DPD RI. Namun apakah kelak setelah dilantik komitmen mereka akan luntur pada rakyat disebabkan loyalitasnya pada partai dan pemerintah lebih mengental? “Hanya waktu yang bisa menjawab”.

Karena hampir mustahil percepatan pembangunan atau pembentukan CDOB akan bisa diwujudkan kalau mereka tidak menggunakan hak-hak politiknya secara benar dan penuh untuk cita-cita besar ini.

“Momentum Pilkada Medan 2020 nanti juga menjadi bahagian paling penting bagi warga Medan Utara untuk menentukan sikap dan pilihan politik. Karena pintu masuk pertama dalam proses berjenjang jalan pemekaran itu adalah syarat adminsitratif berupa rekomendasi kepala daerah kepada DPRD. Dan siapa calon yang mau berkomitmen untuk merekomendasikan Pembentukan CDOB ini. Itulah harapan kita,” ujar Saharuddin.

Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) yang dideklarasikan pada 31 Agustus 2006 lalu mengajak Mayarakat untuk menulis dan mengirimkan testimoni sebagai bahan refleksi kita bersama. 10 testimoni terbaik diharapkan menjadi bahan diskusi dan masukan bagi semua pihak termasuk akedemisi, eksekutif, legislatif dan yudikatif. (rel/W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Emma Raducanu Bergabung dengan UNIQLO sebagai Global Brand Ambassador untuk Mempromosikan LifeWear ke Seluruh Dunia

Pemkab Asahan Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

JAM WAS Kejaksaan RI Lakukan Monitoring Kinerja Pengawasan 15 Kejaksaan Tinggi Secara Daring

Pemkab Asahan Laksanakan Safari Ramadhan 1447 H, Kunjungi 104 Masjid dan Mushala

Buka Puasa Bersama Kejati Sumut dan IAD, Tekankan Ketaqwaan di Era Teknologi

Kajati Sumut Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Narkotika di Mapolda Sumut