PC PMII Kota Medan Tolak Keras Pertemuan IMF dan WB di Bali

MEDAN I SUMUT24.co Ditengah situasi Indonesia yang sedang berduka akibat terjadinya musibah Gempa bumi dan Tsunami yang telah menelan ribuan korban masyarakat di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Pemerintah melaui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Secara reaksioner memberikan pernyataan secara pribadi tetap melanjutkan dan bertanggung jawab atas pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB yang akan di laksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali. karena kondisi bangsa lagi berduka sebaiknya pertemuan pertemuan IMF dan WB di Bali lebih baik dibatalkan, PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan menolak keras hal itu, Ucap Ketua PC PMII Kota Medan Joni Sandri Ritonga kepada Wartawan, Senin (1/10). menurutnya, Pertemuan Mega Besar yang menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 588 Milyar ini akan di gunakan untuk melayani 19.800 orang tamu dari 189 negara anggota IMF di seluruh dunia. Dalam kegiatan ini, kebijakan pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak relevan dengan prinsip Ekonomi Indonesia. Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada annual meeting tersebut diantaranya IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya, Pertemuan sector perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers. Pembahasan dalam pertemuan ini terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia secara sengaja memfasilitasi kelompok pemodal dalam melakukan penguatan kekuasaan imperialisme. “Kekuatan-kekuatan Modal akan memotrel potensi Indonesia sebagai lahan melakukan penguasaan ekonomi” Selanjutnya, PMII menilai bahwa pemerintah sudah saatnya diingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sebatas euforia atau bahkan memberikan penguasaan ekonomi bangsa dikuasi pihak lain. Pemerintah harus berfikir secara substansi. Bahwa sudah saatnya nasionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan sebuah Negara. Kepentingan ekonomi yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui analisis dan kajian kritis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kami tegaskan bahwa : 1. Pertemuan IMF & WB difasilitasi BUMN; Pemerintah Gagal paham dengan Kebutuhan & Kondisi Bangsa 2. Kepentingan Pemerintah Memfasilitasi Pertemuan IMF dan WB berpihak kepada infestasi Pemodal 3. Luhut panjaitan tidak berkewenangan menekan rakyat dalam mengkritisi pertemuan IMF dan WB. 4. Tolak pertemuan IMF dan WB di Bali. Dari empat poin di atas maka, secara tegas PMII akan akan melakukan gerakan secara besar-besaran di seruh wilayah Indonesia untuk Memaksa pemerintah membatalkan pertemuan IMF dan WB di Bali. Sudah saatnya masyarakat tau bahwa negara yang dibangun atas jerih payah perjuangan pahlawan tidak semestinya kewenangan ekonomi Indonesia di bawah cengkraman pihak lain.(W03)

Baca Juga:

• Ketika China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Mesir Satu Suara untuk 100 CTFP di Jalur Sutra Dunia
• Modesta Marpaung Minta Peran Kepling Lakukan Pendataan Akurat Terkait Perlinsos
• Kasus Jari Putus Digigit, Kuasa Hukum Konita Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh Polsek Sidikalang

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketika China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Mesir Satu Suara untuk 100 CTFP di Jalur Sutra Dunia

Modesta Marpaung Minta Peran Kepling Lakukan Pendataan Akurat Terkait Perlinsos

Kasus Jari Putus Digigit, Kuasa Hukum Konita Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh Polsek Sidikalang

Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama

Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan