SDGs Relevan Dengan Visi Pembangunan Nasional Indonesia

Medan|SUMUT24 Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, Nurlela menilai bahwa program Suistainable Development Goals (SDGs) sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia.

Baca Juga:

• Hamdan Sukri Siregar Ditetapkan sebagai Sekda, Namun Belum Dilantik Wali Kota Padangsidimpuan
• RAMADHAN KELIMA, BAKOPAM SUMUT SALURKAN SEMBAKO UNTUK WARGA JALAN MANDALA MEDAN DENAI
• Wali Kota menghadiri Yatim Fest Ramadhan Yayasan Abulyatama Indonesia

Menurutnya, SDGs menjadi prioritas program pembangunan nasional, sehingga dinamika ketenagakerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inkluisif dan pencapaian kerja layak.

Terutama, kata Nurlela, pada sisi masyarakat yang merupakan bagian dari komponen good governance juga terus di giatkan dengan membawa berbagai organisasi masyarakat ke dalam urusan pokok pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.

“Memiliki kesetaraan pendapatan, menerima pendidikan yang sama, atau proporsi yang aktif dalam politik sama-sama 20%, maka angka gender development index (GDI) dan GEM adalah 1, atau telah terjadi ‘perfect equality’.

Konsep kesetaraan kuantitatif (50/50) inilah yang di idealkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), sehingga mengharapkan seluruh seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan,” ujarnya saat membacakan sambutan Pj.Gubsu, Eko Subowo dalam acara Konsultasi Multi Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BITRA Indonesia yang bekerja sama dengan MAMPU ‘Kemitraan Australia – Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan’ di Medan.

Pelatihan kepemimpinan perempuan, tambah Nurlela, potensial digiatkan untuk meningkatkan jumlah perempuan menjadi Kepala Daerah. Upaya ini sangat strategis untuk membawa lebih jauh kemajuan perempuan sampai ke akar rumput. Kemampuan perempuan di bidang ekonomi di dorong lebih jauh dengan industri rumahan yang juga melibatkan banyak organisasi masyarakat sebagai pendamping usaha. Terkait isu pekerja rumahan layak mendapat perlindungan dengan mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori pada sektor informal.

Penyusunan regulasi tersebut harus melibatkan multipihak untuk memetakan persoalan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal/rentan lainnya. Sehingga prinsip ‘no one left behind’ memberikan pesan utama agar implementasi dan pencapaian SDGs selalu memastikan kelompok rentan, minoritas, dan marginal tidak satupun di abaikan.

Sementara itu, Direktur BITRA Indonesia, Wahyudhi mengatakan, Yayasan BITRA Indonesia saat ini bekerjasama dengan BAPPENAS di dalam program MAMPU ‘Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan’ sedang mendampingi pekerja rumahan dalam bentuk penguatan dan peningkatan kapasitas pekerja rumahan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dengan cara peningkatan kapasitas dan kemampuan mengelola serikat pekerja rumahan menjadi wadah berekspresi serta sarana memperjuangkan aspirasi kepentingan pekerja rumahan.

Melalui kegiatan ini juga, kata Yudhi, diharapkan dapat melahirkan gagasan strategi dan kegiatan mendukung pemerintah daerah melalui implementasi SDGs dalam rangka mengatasi masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan ketidakadilan, kekerasan, masalah lainnya yang dialami oleh kelompok marginal, serta persoalan terkait layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi perempuan sehingga pencapaian SDGs daerah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2018-2019, sekaligus masukan untuk penyusunan RPJMN 20202024.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Hamdan Sukri Siregar Ditetapkan sebagai Sekda, Namun Belum Dilantik Wali Kota Padangsidimpuan

RAMADHAN KELIMA, BAKOPAM SUMUT SALURKAN SEMBAKO UNTUK WARGA JALAN MANDALA MEDAN DENAI

Wali Kota menghadiri Yatim Fest Ramadhan Yayasan Abulyatama Indonesia

Wali Kota menghadiri pembukaan Warung Ramadhan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim

Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Jawa Timur sebagai Provinsi dengan SPPG Bersertifikasi SLHS Terbanyak

Mengenal Yendra Fahmi: Pemilik Dealer Mercedez Benz Terbesar di Indonesia