Bobby Nasution Terima Aksi Unjukrasa di Kantor Walikota Medan

Medan|Sumut24.co Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution menyatakan, tetap berpihak kepada pekerja/buruh yang mendapatkan ketidakadilan mengenai kesehatan dan lainnya.

Baca Juga:

• Digerebek Dini Hari, Dua Pria di Paluta Ditangkap Polsek Padang Bolak Terkait Dugaan Sabu
• Kapolres Tapsel Rangkul BEM se-Padangsidimpuan dan Tapsel, Buka Puasa Jadi Ajang Perkuat Sinergi Kamtibmas
• Komitmen Bersih dari Pekat dan Narkoba, Polres Padangsidimpuan Lakukan Razia Terpadu

“Kalau ada masalah yang dilakukan perusahaan, jangan takut laporkan kepada pihak Disnaker. Saya menginginkan adanya kesejahteraan buruh di Kota Medan,” papar Bobby.

Hal ini diungkapkan Bobby saat menerima ratusan buruh berbagai gabungan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumut dan Medan melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (10/8/2023).

Aksi massa kali ini mendapatkan pengawalan dari pihak Polrestabes Medan. Sehingga aksi berlangsung damai itu berjalan kondusif.

Pantauan wartawan, Bobby juga memberikan makanan gratis kepada ratusan buruh yang datang dari Belawan dan sekitarnya.

Aksi massa mengenakan seragam perusahaan, seperti yang terlihat dari konvoi kendaraan motor dan mobil menuju ke kantor wali kota di Jalan Kapten Maulana Lubis.

“Kami bergerak dari Belawan menuju ke Kantor Wali Kota Medan dikawal oleh pihak kepolisian. Hidup buruh,” ucap Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam (FSP Lem) Kota Medan, Supranoto.

Buruh juga meminta agar pemerintah mencabut UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi sebuah undang-undang. Pemerintah juga diminta segera mencabut Undang-undang Kesehatan.

“Disnaker Sumut segera mengaktifkan kembali aktivitas atau kegiatan Dewan pengupahan dan LKS tripartit Provinsi Sumut. Agar dipercepatnya penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan yang ada di Disnaker Sumut. Selain itu Disnaker Sumut melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan serta kurangnya keterbukaan pengawasan kepada pekerja yang membuat laporan tersebut,” ujarnya.

Disebutkannya, serikat pekerja menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada di Negara RI serta sebagai warga negara yang baik.

“Kami bukanlah manusia yang anti regulasi. Akan tetapi kami berharap dan meminta kepada pemerintah agar dalam membuat peraturan dan UU tetaplah memandang dan menghargai harkat dan martabat manusia, terkhusus kami sebagai kaum pekerja/buruh adalah bagian dari penyumbang devisa terbesar dari negara. Namun dengan telah dilahirkannya UU Cipker No 11 harus disempurnakan, namun ternyata pemerintah menerbitkan Perpu No 2 tahun 2022 dan yang lebih miris lagi bahwa pemerintah justru melahirkan lagi sebuah UU baru yakni UU No 6 tahun 2023. Maka akhirnya lengkaplah sudah derita kaum pekerja/buruh, ditambah lagi UU Omnibus Law Kesehatan yang mengurangi pelayanan kesehatan terhadap pekerja/buruh,” ucapnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Digerebek Dini Hari, Dua Pria di Paluta Ditangkap Polsek Padang Bolak Terkait Dugaan Sabu

Kapolres Tapsel Rangkul BEM se-Padangsidimpuan dan Tapsel, Buka Puasa Jadi Ajang Perkuat Sinergi Kamtibmas

Komitmen Bersih dari Pekat dan Narkoba, Polres Padangsidimpuan Lakukan Razia Terpadu

Bupati Saipullah Gerak Cepat! Pemkab Madina Normalisasi Sungai Batu Tunggal untuk Cegah Banjir di Simangambat

Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS dan Warga Bersatu, Sumur Bor di Sangkunur Dikebut Demi Harapan Air Bersih

Tetes Keringat di Balik Lumpur, Satgas TMMD 127 Kodim 0212/TS Kapten Inf Halasson Sirait Bersama Warga Hadirkan Mata Air Harapan di Sangkunur