USU-BPJPH Bahas Sertifikat Halal

MEDAN[SUMUT24 Pusat Kajian Halal Universitas Sumatera Utara (USU) bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), bahas proses mengeluarkan sertifikat halal.

Baca Juga:

• Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah
• Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama
• Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

Pembahasan tentang sertifikat halal itu digelar dalam workshop persiapan pembentukan lembaga pemeriksa halal (LPH) di ruang senat biro rektor kampus USU, Padang Bulan Medan, Selasa (5/12).

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Hj Siti Aminah SAg MPdi menyebutkan, mulai 2018, tiga komponen lembaga, yakni BPJPH, LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akan bekerja sama dalam proses mengeluarkan sertifikat halal.

“Bersama kementerian agama, kita sedang menguatkan posisi MUI, melalui regulasi, apalagi MUI sudah melaksanakan proses sertifikat halal selama 28 tahun. Jadi bukan mengambil alih. Karena kita tidak bisa lepas dari MUI dari segi prosesnya,” kata Hj Siti Aminah.

Didampingi Ketua Halal Center IPB, Prof Dr Ir Tun Tedja MS, dan Lab Terpadu IPB, Dr Zaenal Alim, Aminah menjelaskan, beberapa regulasi akan disusun. Dan nantinya yang memeriksa kehalalan bukan hanya LPPOM saja, tetapi juga LPH.

Disebutkannya, LPH bisa dari pemerintah, bisa juga dari swasta dan masyarakat, yang auditornya dari berbagai disiplin ilmu, baik bidang pangan, kimia, biologi dan sebagainya.

Bahkan saat ini di perguruan tinggi juga banyak calon-calon LPM kehalalan, salah satunya di Kota Medan ini. Selain itu masyarakat juga bisa, namun harus organisasi keislaman dan jelas hukumnya.

Dikatakannya, mendirikan LPH, syaratnya yakni LPH harus diakreditasi BPJPH, harus memiliki auditor minimal 3 nama, harus terdaftar di Kementerian Agama, dan diakreditasi oleh MUI.

Sedangkan tugas MUI nantinya, ada 3 yakni registrasi sertifikat halal, fatwa dan akreditasi LPH. Jadi tugas MUI itu, katanya mulai menciut, namun tanpa sertifikat dari MUI, LPH tidak bisa bekerja.

Aminah mengungkapkan, pembentukan LPJ, sudah mulai dibentuk di perguruan tinggi, awalnya sebagai halal center. Nantinya tiga nama dari LPH akan ikut pelatihan.

Aminah menambahkan, untuk mendapatkan sertifikat halal, awalnya harus mendaftar di BPJPH. Hal ini akan dibentuk di setiap provinsi. Kemudian di verifikasi dan diperiksa oleh LPH, setelah itu dibawa ke MUI untuk fatwa. Prosesnya selama 62 hari kerja.

Ia berharap, dengan semakin banyak produk halal, umat Muslim di Indonesia, tidak lagi merasa was-was.

Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu MHum pada pembukaan workshop dalam sambutannya menyambut baik workshop persiapan pembentukan LPH yang digelar bekerjasama dengan USU.

“Pada 2018 mendatang USU akan membuat gerakan badan usaha universitas bekerja sama dengan ITB. Apalagi USU punya sumber daya alam yang luas,” katanya.(C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama

Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.

Sidak Ke Puskesmas Tanjung Haloban, Kadis Kesehatan Labuhanbatu Silahkan Tenaga Medis "Hengkang" Jika Tidak Bisa Bekerjasama

Bupati Taufik Hadiri Pembukaan Rakerda PAN Asahan, Tekankan Sinergi Demi Kemajuan Daerah Menuju Pemilu 2029