Komisi IV DPRD Medan Minta Dishub Selesaikan Persoalan Parkir di Komplek Asia Mega Mas

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• DPRD Dorong Kinerja Bank Sumut Hingga IPO, Dana Daerah Harus Berputar Untuk PAD dan Deviden
• Distanpang Sumut Inisiasi Proyek Perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu
• Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS mendesak Pemko Medan dalam hal Dishub Medan, untuk menyelesaikan persoalan parkir di perumahan Komplek Asia Mega Mas.

“Konflik pengelolaan parkir ini sudah lama berlangsung. Sebelumnya, yang mengelola parkir pihak BP2RD bersama pengelola perumahan. Tapi, sejak berpindah ke Dishub Medan masalah ini menjadi rumit, karena pihak Dishub Medan tidak melibatkan pengelola perumahan”, ujar Hendra DS saat RDP Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Haris Kelana Damanik, ST didampingi Edwin Sugesti.

Tidak salah, kata Hendra, kalau Dishub melibatkan pengelola perumahan untuk turut mengelola parkir. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab, mau siapapun yang mengelola parkir baik BP2RD maupun Dishub Medan sama-sama memberikan PAD Kota Medan.

Hal yang senada juga disampaikan Edwin Sugesti mengatakan, secara peraturan BP2RD tidak mempunyai wewenang atas retribusi parkir di tepi jalan. Namun tidak salah juga Dishub Medan melibatkan pengembang untuk mengelola parkir. Hanya miskomunikasi antara pihak pengembang perumahan dengan Dishub Medan yang tidak pernah datang agar bisa mengelola parkir, katanya.

Sementara itu, M Zein Lubis selaku Jabatan Fungsional Koordinator Dishub Medan menyampaikan, bahwa pihak pengembang Komplek Asia Mega Mas tidak pernah datang ke kami untuk mengelola parkir. “Seharusnya, saat ada peralihan antara BP2RD dengan Dishub Medan pihak pengembang perumahan ada itikad baik untuk meminta dan mengelola parkir tersebut”, ujar Zein.

Sementara itu Zuchairi selaku penguasa pengelola perumahan Komplek Asia Mega Mas menyampaikan pihak Dishub Medan telah memelintir surat Sekda pada poin 3. “Kami tidak pernah menolak peralihan antara BP2RD dan Dishub. Surat tersebut ditolak karena tanah yang kami bangun bukan tanah milik pemko. Dalam surat yang kami sampaikan sudah jelas pada poin lima kami membayar pajak. Secara etika pengembang harus dilibatkan dalam mengelola perparkiran”, kata Zuchairi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik meminta agar Dishub Medan mempunyai hati dengan melibatkan pengembang untuk mengelola perumahan. “Mengapa orang luar harus dilibatkan dalam mengelola parkir, jika ada pengembang perumahan yang bisa mengelola parkir”, kata Haris Kelana Damanik.

“Kami harapkan Dishub Medan melibatkan pengembang untuk mengelola parkir. Karena pengembang juga punya kepentingan agar perumahan yang dikelolanya nampak indah dan berjalan lancar. Dan pihak pengembang diharapkan memberikan surat permohonan ke Dishub Medan agar bisa mengelola parkir di lahan tersebut”, pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Dorong Kinerja Bank Sumut Hingga IPO, Dana Daerah Harus Berputar Untuk PAD dan Deviden

Distanpang Sumut Inisiasi Proyek Perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu

Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Wali Kota didampingi Unsur Forkopimda melakukan kick off tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Bola Antar Pelajar SMA/Sederajat

Respon Cepat Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, 2 Pengedar Diamanakan Barak Dibakar

Dekatkan Akses Layanan Digital Hingga Pelosok, PLN Kampanyekan Aplikasi PLN Mobile di Desa Kuta Gugung