Hasil Kajian Pokja Bidang Pendidikan, Penggabungan SD Jawab Masalah Kekurangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Medan – Sumut24.co

Baca Juga:

• Lokot Nasution Unggul 19 Suara, Sabam Sinaga Raih 16 Suara di Musda Demokrat Sumut
• Dedi Iskandar Batubara: Prabowo Harus Kirim Dua Nama Calon Wapres, Tim Verifikasi MPR Berjumlah 36 Orang
• Kamar Kos Jadi Tempat Simpan Ganja, Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Jaringan Lintas Provinsi

Penggabungan Sekolah Dasar (SD) diharapkan dapat menjawab permasalahan kekurangan sarana prasarana, tenaga guru, efisiensi biaya, dan peningkatan mutu lulusan.

Hal ini terungkap dalam Seminar Hasil Kajian Penggabungan SD Negeri untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidik di Kota Medan, Kamis (20/10) di Hotel Grand Antares Medan. Kajian ini dilakukan oleh Tim Pokja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Kota Medan.

Ketua Tim Ahli Drs. Dadang Mulyana dalam seminar yang diikuti utusan perangkat daerah terkait, kepala sekolah, dan akademisi itu, memaparkan, kajian penggabungan sekolah dasar negeri di Kota Medan dengan sasaran 20 kecamatan, 90 unit/kelompok sekolah, dan 224 SDN, berdasarkan kriteria jumlah siswa, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan komponen mutu lainnya disimpulkan perlu dilakukan penggabungan sekolah di 16 kecamatan, 48 unit/kawasan sekolah dari 117 sekolah menjadi 51 sekolah.

Hasil kajian ini juga menyarankan, dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan sekolah dasar perlu menetapkan kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah hasil penggabungan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan supervisi oleh pengawas sekolah terhadap sekolah-sekolah hasil penggabungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing sekolah.

Hasil kajian penggabungan sekolah ini juga merekomendasikan beberapa sekolah yang berada dalam satu kawasan tetap untuk dipertahankan karena dari segi jumlah siswa, sarana prasarana, serta prospek pengembangan sekolah masih layak untuk dikembangkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Irwan Ritonga diwakili Sekretaris Siti Mahrani Hasibuan mengatakan, sebenarnya isu kebijakan regrouping sekolah sudah lama diimbau pemerintah melalui Mendagri berdasarkan Surat Mendagri Tanggal 16 November 1998 Nomor 421.2/2501/Bangda perihal Penggabungan SD, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, dan efisiensi biaya perawatan sekolah.

“Untuk itu, diharapkan kajian ini bisa menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menentukan SD-SD di Medan yang digabungkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini,” harapnya. (rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lokot Nasution Unggul 19 Suara, Sabam Sinaga Raih 16 Suara di Musda Demokrat Sumut

Dedi Iskandar Batubara: Prabowo Harus Kirim Dua Nama Calon Wapres, Tim Verifikasi MPR Berjumlah 36 Orang

Kamar Kos Jadi Tempat Simpan Ganja, Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Jaringan Lintas Provinsi

Rahmat Nasution Resmi Ambil Formulir Calon Ketua Golkar Tapsel, Langsung Diantar 7 PK dan Siap Bertarung di Musda XI

JSR Bidik Kursi Ketua Golkar Tapsel, 7 PK Masuk Radar Dukungan, Enam Suara Jadi Tantangan

Golkar Tapsel Buka Penjaringan Calon Ketua Periode 2025–2030, Kandidat Wajib Kantongi Minimal 30 Persen Dukungan