Politisi Daerah Kritisi Pemerintahan Jokowi-JK

MEDAN|SUMUT24 Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Mulia Asri Rambe, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya kenaikan tersebut akan berimbas pada kenaikan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Baca Juga:

• Menebar Kebaikan di Hari Minggu, Satuan Brimob Polda Sumut Hadir Menguatkan Kebersamaan di Tengah Masyarakat
• Hari Ke-4 Ramadan, 1.000 Jamaah Padati Masjid Agung Medan, Ini Pesan H Yuslin Siregar
• Gedung Kesehatan di Desa Mabar Bukan Pustu, tapi Poskesdes, Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan

Dikatakan, kenaikan harga BBM yang menurut informasi ia terima tidak diketahui Presiden Jokowi, adalah bentuk kekeliruan. Artinya, juru bicara Presiden tidak mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan harga yang signifikan itu akan membuat masyarakat kembali terpuruk, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini.

“Kalau saya menilai, ini kegagalan pemerintahan Jokowi. Katanya memihak kepada rakyat. Tapi kenyataannya masyarakat terus dihadapkan pada naiknya sejumlah barang. Pemerintahan yang berhasil itu jika tidak ada masyarakat yang mengeluh. Kalau sebaliknya, berarti pemerintahan ini gagal, gagal dalam mengambil kebijakan,” ketusnya, menyikapi kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Air, Listrik dan tingginya harga cabai di pasaran, Rabu (11/1).

Bayek, sapaan akrab Mulia Asri Rambe ini mencontohkan, kenaikan pajak kendaraan beberapa waktu lalu menunjukkan adanya komunikasi yang kontradiktif antara BPK dengan Kapolri mengenai kenaikan pajak tersebut. Di mana masing-masing instansi ini mengaku tidak mengusulkan kenaikan biaya. Padahal sejatinya mereka bagian dari pemerintah itu sendiri.

“Tidak mungkin Kapolri mengambil kebijakan sendiri untuk menaikan. Begitu juga dengan BPK. Nggak mungkin tidak ada pembahasan dengan menteri terkait. Intinya, usulan kenaikan itu dari pemerintah,” imbuhnya.

“Setidaknya Presiden dalam hal ini pemerintah lebih bijak untuk menyahuti jeritan masyarakat. Mudah-mudahan ada solusinya,” pungkasnya.

Pada berita sebelumnya, salah satu kenaikan di era pemerintahan Jokowi-JK adalah BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex dan Pertalite hingga Rp300 per liter. Penetapan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Pertalite merupakan kebijakan koorporasi Pertamina dimana review dilakukan secara berkala. Perubahan harga terhitung mulai pukul 00.00 WIB tanggal 5 Januari 2017 lalu.

“Dimana harga yang mengalami kenaikan adalah Pertamina dex Rp.8.500 (sebelumnya Rp8.200) Pertamax Rp8.050 (sebelumnya Rp7.750), Pertamax turbo Rp9.150 (sebelumnya Rp8.850), Pertalite Rp7.350 (sebelumnya Rp7.050), Dexlite Rp7.200 (sebelumnya Rp6.900), Pertamax Plus Rp8.750 (sebelumnya Rp8.450), Pertamax Dex Rp8.500 (sebelumnya Rp8.200),” papar Area Manager Communication & Relations Pertamina MOR I Sumbagut, Fitri Erika, Kamis (6/1) lalu.

Sementara untuk harga Bahan Bakar Penugasan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 yaitu jenis Premium dan Solar tidak mengalami perubahan.

“Dan ini mengacu Peraturan Menteri ESDM no.4 tahun 2015 dan keputusan menteri ESDM no. 5976 k/12/mem/2016 tanggal 27 Juni 2016 harga Premium tetap di Rp. 6.450/ liter dan Solar Rp. 5.150 /liter,” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menebar Kebaikan di Hari Minggu, Satuan Brimob Polda Sumut Hadir Menguatkan Kebersamaan di Tengah Masyarakat

Hari Ke-4 Ramadan, 1.000 Jamaah Padati Masjid Agung Medan, Ini Pesan H Yuslin Siregar

Gedung Kesehatan di Desa Mabar Bukan Pustu, tapi Poskesdes, Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan

Pemkab Deli Serdang Pastikan Kerukunan Umat Beragama, Suku & Golongan Tetap Terjaga

Polresta Deli Serdang Gagalkan Pengiriman 21 Kg Sabu ke Jakarta Dibawa dari Aceh

Sindikat Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap di Tanjung Balai-Asahan 80 kg Sabu & 50.000 Butir Ekstasi di Sita Polrestabes Medan.