TRTB Ditantang Bongkar Tembok Cambriedge

MEDAN|SUMUT24 Anggota DPRD Medan komisi D minta pihak Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota supaya segera membongkar pagar tembok beton di bibir sungai Babura Jl S Parman Gg Soor lk VII Kel Petisah Kec Medan Petisah. Sebab, pagar beton milik pengembang Cambriedge terbukti tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera.

Baca Juga:

• PC IKA PMII Kota Medan Bersaksi Sahabat Fathan Subchi Adalah Ketua Umum Sah PB IKA PMII Meski PT TUN Kabulkan Banding Slamet Ariyadi
• Saat Pembekalan Tim Safari Ramadhan, Wali Kota Solok Ramadhani umumkan PDAM Gratis Masjid, Prioritas BPJS dan infrastruktur.
• SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA SOLOK RAMADHANI KIRANA PUTRA DAN WAKIL WALI KOTA SURYADI NURDAL*

“Pemko Medan melalui Dinas TRTB harus berani membongkar pagar beton karena tidak memiliki izin. Pendirian pagar beton persis di bibir sungai jelas sudah menyalahi ketentuan yakni 15 meter dari pinggir sungai tidak boleh berdiri bangunan dan disebut garis sempadan sungai,” tegas anggota komisi D DPRD Medan Drs Daniel Pinem saat melakukan peninjauan lapangan ke sungai babura, Selasa (13/9).

Lagi pula kata Daniel, berdirinya pagar beton dibibir sungai Babura dipastikan akan mempersempit Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga berdampak banjir. Kendati masih tahap pendirian pagar, Daniel mensinyalir pihak pengembang akan mendirikan bangunan dan harus disiasati

“Pemko Medan diminta serius menyikapi kondisi ini karena dikuatirkan akan berdampak buruk soal penanganan banjir. Pemko harus tegas menegakkan aturan. Kita tidak sepakat hukum itu tumpul keatas namun tajam kebawah. Artinya, bangunan milik masyarakat kecil yang menyimpang sedikit langsung diratakan, sementara bangunan milik pengembang yang menyalah tidak ditindak. Situasi ini yang sering terjadi di Medan, ” ujar politisi PDIP ini.

Selain itu, Daniel juga berharap agar BWS Sumatera proaktif melakukan pengawasan terhadap bangunan yang berdiri dipinggir sungai. Pengawasan dan sosialisasi harus terus dilakukan menghindari pendirian bangunan yang melanggar ketentuan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan H Jumadi mempertanyakan alas hak pendirian pagar beton dan kemilikan yang disebut sebut dikuasai pihak Cambridge. Jumadi mengatakan karena lahan merupakan jalur hijau dan sebelumnya ditempati warga tidak mungkin memiliki surat sertifikat tanah.

“Jika pihak Cambriedge memiliki sertifikat tanah, pantas dipertanyakan dan dimungkinkan untuk pidana, “ sebut politisi PKS ini.

Hadir pada saat kunjungan lapangan, Wakil Ketua Komisi D H Jumadi didampingi anggota Komisi Drs dainel Pinem, mewakili BWS Junjungan Saragih, Aliansi masyarakat Peduli Sungai, Rahmatsyah dan mewakili Camat Medan Petisah Yuda Ardiansyah. Pada kesempatan itu, Daniel sangat menyayangkan ketidak hadiran Lurah Petisah Tengah, Camat Medan Petisah, Dinas Bina Marga dan Dinas TRTB. Pada hal DPRD Medan sudah mengundang secara resmi. Ketidak hadiran itu mengundang sejumlah pertanyaan.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PC IKA PMII Kota Medan Bersaksi Sahabat Fathan Subchi Adalah Ketua Umum Sah PB IKA PMII Meski PT TUN Kabulkan Banding Slamet Ariyadi

Saat Pembekalan Tim Safari Ramadhan, Wali Kota Solok Ramadhani umumkan PDAM Gratis Masjid, Prioritas BPJS dan infrastruktur.

SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA SOLOK RAMADHANI KIRANA PUTRA DAN WAKIL WALI KOTA SURYADI NURDAL*

Kecelakaan Tragis! Bocah 5 Tahun Meninggal Saat Menyeberang Jalan di Dolok, Polres Tapsel Lakukan Olah TKP

Polresta Deli Serdang Gagalkan Peredaran 21 Kilogram Sabu, dua Kurir Diamankan

RAMADHAN KEEMPAT, BAKOPAM SUMUT BAGIKAN PAKET SEMBAKO UNTUK WARGA MEDAN DAN DELI SERDANG