DPRD: Peralihan ASN Pendidikan ke Pemprovsu Harus Didiskusikan

MEDAN|SUMUT24 Awal Januari 2017, sekitar 600 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 33 Kabupaten/Kota, akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumut.

Baca Juga:

• Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker
• Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot
• Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Buka MTQ ke-XXV di Palopat Pijorkoling, 243 Finalis Siap Bersaing

Hal yang sama juga diberlakukan pada 20 ribuan berikut aset Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru dan tenaga administrasi. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terkait adanya wacana tersebut, anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menilai peralihan ini sebaiknya didiskusikan antara Pemprovsu dan Pemko Medan. Sebab masih banyak persoalan di bidang pendidikan meskipun merupakan amanah Undang-Undang.

Bahrum mencontohkan, misalnya menyangkut tenaga honor. Apakah mereka juga ikut ke Pemprovsu atau Kabupaten/Kota. Sebab selama ini hak normatif mereka ditanggung dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.

“Demikian juga dengan pengalihan aset-asetnya. Di mana yang selama ini merupakan bagian milik Pemkab/Pemko, setelah peralihan ini bagaimana pula statusnya, karenanya harus menjadi pemikiran yang harus diselesaikan,” sebutnya, Rabu (13/7) sore.

Ketua PAN Kota Medan ini menambahkan, masa transisi ini harus segera dibicarakan, termasuk persoalan tunjangan yang selama ini bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, berikut dengan tugas-tugas mereka. Sebab akan melibatkan ribuan orang.

“Soal akan terjadi konflik, saya yakin tidak akan terjadi. Hanya saja dari segala sisi harus menjadi pemikiran. Pemprovsu harus membenahi semua aspek yang menyangkut peralihan ini agar tidak menjadi kepanikan,” sarannya.

Sebab, sambungnya, peralihan ini juga akan terjadi perampingan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD terkait. Akan ada penyesuaian bidang-bidang, seperti Kepada Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) SMA yang selama ini dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

“Pemprovsu paling tidak memberikan dana taktis kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang telah membangun infrastruktur sekolah tersebut. Kita juga mau lihat kontribusi dari mereka (Pemprovsu, red),” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Buka MTQ ke-XXV di Palopat Pijorkoling, 243 Finalis Siap Bersaing

Perayaan Waisak 2570 BE di Candi Bahal I Berlangsung Khidmat, Wabup Paluta Ajak Rawat Kerukunan

MTQ XIV Paluta Resmi Dibuka, Bupati Reski Basyah: Al-Qur’an Harus Jadi Benteng Generasi dari Narkoba hingga Judi Online

Pj Sekda Madina Soroti Pentingnya Akhlak Saat Hadiri Penamatan Santri Ma’had Darul Azhar