DPC AWI Kota Medan : Usut Pengerjaan Pembangunan Gedung Kejatisu Senilai Rp 96 Miliar

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Kejatisu Geledah PT Inalum, Dugaan Korupsi Penjualan Produk 2019
• GEMA CITA Minta Kejatisu Periksa Zulkarnaen, Proyek DPMPTSP Labura Diduga Dimulai Sebelum Kontrak
• PT Duta Agung Group Nilai Proses Tender di PT AVI Tak Transparan, Minta Evaluasi Ulang

Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta pihak terkait dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar segera mengusut pengerjaan proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) senilai Rp 96,3 miliar yang bersumber dari APBD Sumut 2025 diduga sarat praktik monopoli dan rekayasa tender.

Tidak hanya KPPU, DPC AWI Kota Medan juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar membentuk tim audit dalam penanganan pelaksanaan tender proyek yang dimenangkan oleh PT PAY.

"Selain KPPU untuk melakukan pengusutan, Kejati Sumut kita minta untuk jangan diam. Sebab, pengerjaan tender proyek oleh PT PAY berada di depan mata. Artinya pengerjaan tender proyek diduga sarat praktik monopoli dan rekayasa tender berada diruang lingkup Kejati Sumut," ungkapan itu disampaikan Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi H Sormin alias Busor kepada wartawan, Jumat (14/11/2025) malam.

Menurut Busor, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa meskipun secara resmi tender proyek ini dimenangkan oleh PT PAY, pelaksana sesungguhnya diduga adalah Gayo Lues Group, perusahaan yang dipimpin seseorang berinisial RB.

Bahkan lanjut Busor, sumber internal menyebut, PT PAY hanya dipinjam namanya agar bisa mengikuti dan memenangi tender, dengan bantuan lobi-lobi tertentu oleh RB yang dikenal dekat dengan mantan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan disebut-sebut rutin mendapatkan proyek-proyek besar, termasuk di Sumatera Utara.

Masih Busor, seperti informasi yang beredar bahwa, ada keanehan lain muncul setelah proyek dimenangkan. Hampir seluruh material proyek—termasuk beton, alat berat, dan armada truk pengangkut—disebut berasal dari Gayo Lues Group, yang memperkuat dugaan adanya monopoli dalam pelaksanaan proyek. Bahkan, PT PAY juga diketahui menggarap dua proyek besar lain di Sumatera Utara, Taman Kebun Bunga dan Underpass HM Yamin.

Tentunya, hal ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai pola pemenangan proyek dan dugaan pengendalian oleh kelompok usaha tertentu. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek ini tercatat dengan nama paket "Pembangunan Gedung Kejatisu" dan memiliki kode RUP 57051462. Tender tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, sebut Busor.

Untuk diketahui, Total pagu anggaran proyek ini adalah Rp 96.349.513.000, dan paketnya diumumkan secara resmi pada 10 Februari 2025. Proyek ini juga memiliki histori dari paket sebelumnya dengan kode 56569782, yang mengindikasikan proses pengadaan yang berkelanjutan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Sejumlah pihak kini meminta agar proses tender ini diaudit oleh BPKP dan diawasi secara ketat oleh KPPU guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Geledah PT Inalum, Dugaan Korupsi Penjualan Produk 2019

GEMA CITA Minta Kejatisu Periksa Zulkarnaen, Proyek DPMPTSP Labura Diduga Dimulai Sebelum Kontrak

PT Duta Agung Group Nilai Proses Tender di PT AVI Tak Transparan, Minta Evaluasi Ulang

GEMA CITA Soroti Dugaan Penyimpangan Pengadaan Proyek di DPMPTSP Labura, Minta Aparat Hukum Turun Tangan

Kajatisu Diminta Periksa Manajemen Tirtanadi, Diduga Ada Monopoli Proyek dan Kerugian Ratusan Miliar

JPU KPK Tuntut Dirut PT Dalihan Natolu Group 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Proyek Jalan Sumut