
APBD Sumut Diutak-atik Saat Visi Misi Belum Diperdakan, Kalibrasi Desak KPK Tetapkan Bobby Tersangka
APBD Sumut Diutakatik Saat Visi Misi Belum Diperdakan, Kalibrasi Desak KPK Tetapkan Bobby Tersangka
kotaBaca Juga:
- Polres Tapsel Tanam Jagung kuartal IV di Lapangan Astaka MTQ,AKBP Yon Edi Winara : Komitmen Polri Dukung Swasembada Pangan
- DPRD Padangsidimpuan Turun Tangan Cari Solusi Keresahan Guru, Srifitrah Nasution : Hak para Guru Tidak Bisa di Tawar
- Turun ke Desa, Budi Anggota DPRD Sumut Dengar Langsung Keluhan Warga Sergai
Keputusan ini merupakan buntut dari kasus pengeroyokan yang menjeratnya, yang kini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Kekuatan hukum tetap atas pemberhentian Eddi Sullam muncul setelah MA menolak kasasi yang diajukannya. MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya dengan vonis dua tahun penjara.
Sekretaris DPRD Tapanuli Selatan, Darwin Dalimunthe, menegaskan bahwa sejak putusan MA keluar pada 2 Juli 2025, status hukum Eddi sebagai anggota legislatif telah berakhir.
"Secara hukum, status Eddi Sullam sebagai anggota legislatif telah gugur. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di pasal-pasal yang mengatur pemberhentian anggota dewan," jelas Darwin.
Secara otomatis, hak-hak keuangan seperti gaji dan tunjangan yang selama ini diterimanya pun langsung dihentikan. "Mulai Agustus 2025, tidak ada lagi hak keuangan yang diberikan. Semuanya sudah berhenti otomatis," tambahnya.
Meskipun status hukumnya sudah jelas, secara administratif Eddi Sullam masih tercatat sebagai anggota dewan. Kenapa bisa begitu?
Ternyata, proses pemberhentian ini tidak bisa selesai begitu saja. Ada serangkaian tahapan yang harus dilalui secara administrasi, dimulai dari usulan partai politik.
Darwin Dalimunthe menjelaskan, "Pemberhentian administratif memerlukan surat usulan resmi dari partai politik ke pimpinan DPRD. Setelah itu, pimpinan akan meneruskannya ke bupati, dan kemudian ke gubernur untuk dikeluarkan surat keputusan (SK) resmi."
Sampai saat ini, DPRD Tapsel belum menerima pengajuan resmi dari Partai NasDem—partai tempat Eddi bernaung—terkait pemberhentian ini.
"Mekanisme ini sangat jelas. Partai yang bersangkutan harus lebih dulu mengambil inisiatif untuk mengusulkan," tegas Darwin.
Lalu, siapa yang akan menggantikan posisi Eddi di DPRD Tapsel? Darwin Dalimunthe menjelaskan bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sepenuhnya berada di tangan Partai NasDem.
"Soal siapa calon pengganti, itu sepenuhnya wewenang partai," ujar Darwin. Partai NasDem akan menunjuk kader dari daerah pemilihan (dapil) yang sama. Namun, jika tidak ada kader yang memenuhi syarat atau bersedia dari dapil tersebut, partai memiliki opsi untuk menunjuk dari dapil terdekat, yang penting, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku," imbuhnya.zal
APBD Sumut Diutakatik Saat Visi Misi Belum Diperdakan, Kalibrasi Desak KPK Tetapkan Bobby Tersangka
kotaDICARI RANI REHULINA TARIGAN, HILANG SEJAK 6 OKTOBER DALAM PERJALANAN DARI SERIBU DOLOK KE MEDAN
kotaMedan sumut24.co Bangunan property 12 Unit 3 lantai di Jalan Tuasan Pasar III, Kecamatan Medan Perjuangan diduga rugikan Pendapatan Asli D
kotaMengelola Negara Harus dengan Kejujuran dan Keberpihakan pada Rakyat
kotaKetua JMSI Sumut Apresiasi Kinerja Polda Sumut Dalam Memberantas Peredaran Narkoba dan Kriminalitas.
kotaPolres Pematangsiantar Gelar Kampanye Serentak "Rise and Speak"
kotasumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi d
kotasumut24.co Padangsidimpuan, Upaya menjaga netralitas dan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum terus digencarkan. Angg
Newssumut24.co RANTAUPRAPAT, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelaya
kotasumut24.co Padangsidimpuan, Suasana di Emerald Hall Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan tampak ramai. Ratusan peserta dari berbagai uns
News