Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
Dalam tugas perdananya, beliau menerima laporan resmi dari Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) terkait dugaan perambahan kawasan hutan lindung yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Tapsel berinisial ASH, Jumat, (18/7/2025).
Laporan tersebut bukan sekadar isu biasa. GAPERTA mengajukan surat pengaduan resmi bernomor Ist/G-TS/DUM/VII/2025 yang menyebutkan bahwa telah terjadi aktivitas perambahan kawasan hutan lindung di perbatasan Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara (Paluta), tepatnya di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur.
Salah satu aktivis GAPERTA, Stevenson Ompu Sunggu, mengungkapkan bahwa laporan ini adalah bentuk partisipasi publik sebagai social control terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia bersama beberapa aktivis lain melakukan investigasi langsung ke lokasi dengan titik koordinat Lat 1.523954° Long 99.413505° dan mendapati hal mengejutkan.
"Kami menemukan kebun sawit serta sejumlah bangunan permanen di dalam kawasan hutan lindung. Anehnya, lokasi itu dijaga dengan portal yang terkunci dan bertuliskan 'Dilarang Masuk KUHP 551' seolah area itu milik pribadi," ujar Stevenson.
Informasi dari warga sekitar pun menguatkan temuan tersebut. Tanaman sawit, portal, hingga rumah permanen yang ada di kawasan hutan tersebut disebut-sebut milik ASH. Yang lebih memprihatinkan, dugaan perambahan ini bukan hal baru. Aktivitas tersebut diduga sudah berjalan selama dua tahun terakhir.
*Dugaan Penebangan Kayu dan Penggunaan Alat Berat*
Tidak hanya soal penanaman sawit, ASH juga diduga melakukan aktivitas penebangan kayu dan pematangan lahan menggunakan alat berat jenis excavator. Praktik ini sangat membahayakan keseimbangan ekosistem dan mempercepat kerusakan hutan.
"Temuan kami ini diperkuat oleh pengakuan warga dan pengamatan langsung di lapangan. Ini bukan hanya soal kepemilikan lahan, tapi soal kejahatan terhadap lingkungan yang harus ditindak tegas," tegas Stevenson.
GAPERTA menyatakan bahwa laporan mereka merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keduanya secara tegas mengatur bahwa perambahan hutan, apalagi yang dilakukan secara sistematis dan masif, merupakan tindak pidana berat.
Tak berhenti di Polres Tapsel, GAPERTA juga mengirimkan laporan ke sejumlah instansi seperti:
- Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
- Kepala DLHK Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Balai BKSDA
- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
- Komandan Kodim 0212/TS
- Kejaksaan Negeri Tapsel
Langkah GAPERTA ini menegaskan bahwa mereka serius dalam menindaklanjuti temuan lapangan demi melindungi kawasan hutan lindung yang semakin terancam oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
*Tugas Berat Kapolres Baru: Ujian Integritas dan Ketegasan*
Sebagai pejabat baru, AKBP Yon Edi Winara kini memegang kunci penting untuk membuktikan integritas dan komitmennya terhadap penegakan hukum, terutama dalam isu-isu lingkungan yang selama ini kerap luput dari penanganan serius.
Kasus ini akan menjadi ujian pertama sekaligus sorotan publik apakah jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan AKBP Yon akan bergerak cepat dan objektif dalam menyikapi laporan GAPERTA tersebut.
Kini, publik menanti langkah tegas Kapolres baru Tapsel dalam menangani laporan ini.zal
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota