KORSA Desak KPK Periksa Kepala BBPJN Sumut Non Aktif Stanley C.H, dan Kasatker PJN I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, serta Seluruh PPK

Baca Juga:

• KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M
• Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa
• Pelantikan Staf Ahli, Administrator & Pengawas, Bupati: Jabatan Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan

Medan -Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam (26/6), menjadi titik awal terungkapnya dugaan korupsi yang sistemik di tubuh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.

Merespons OTT tersebut, Korps Rakyat Bersatu (KORSA) mendesak agar KPK tidak hanya berhenti pada aktor lapangan yang tertangkap tangan, tetapi juga memperluas penyelidikan hingga ke tingkat struktural atas, khususnya terhadap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut Non Aktif Stanley C.H Tuapattinaja, S.T., M.T, serta Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, ST., M.Si.

"Kami meminta agar KPK segera memeriksa seluruh jajaran pimpinan struktural, termasuk Kepala BBPJN Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, dan semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di bawah Satker PJN I. Jangan hanya Heliyanto saja yang diperiksa — bila perlu, seluruh PPK ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi," tegas Ketua Umum KORSA, A. Ardiansyah Hrp, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (08/7).

KORSA juga meminta KPK untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap semua proyek yang dikelola Satker PJN I Sumut pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 di bawah kepemimpinan Dicky Erlangga.

"Proyek-proyek jalan nasional, khususnya dari Kota Pinang (Labuhanbatu Selatan) hingga Simpang Parsabolas (Tapanuli Selatan) perlu ditelusuri. Banyak jalan yang dibangun telah rusak, bergelombang, dan berlubang. Beberapa hanya di-hotmix beberapa meter, bahkan separuh badan jalan saja. Ini menunjukkan dugaan kuat adanya penyimpangan," jelas Ardiansyah.

KORSA menduga bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan dengan kualitas buruk karena adanya pemotongan anggaran atau 'fee proyek' yang harus dibayarkan pelaksana kegiatan kepada oknum-oknum di dalam struktur Satker PJN I.

"Kami memperoleh informasi bahwa PPK memberikan setoran ke Kepala Satker, dan bahkan ke Kepala BBPJN Sumut. Jika ini benar, maka aliran dana korupsi harus ditelusuri dengan serius. Tidak bisa ada kompromi," tambahnya.

KORSA menegaskan bahwa dugaan "fee proyek" yang menjadi syarat mendapatkan pekerjaan bukan hanya pelanggaran etik, melainkan bentuk kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"KPK harus mengusut praktik setoran dari pelaksana kepada PPK, dari PPK ke Kepala Satker, dan dari Kepala Satker ke Kepala BBPJN Sumut. Jangan biarkan sistem ini tetap berdiri. Kalau ada yang bersih, silakan buktikan di depan hukum," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, pada hari Senin 14 Juli mendatang KORSA akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta. Aksi ini bertujuan mendesak KPK untuk Memeriksa semua PPK di bawah Satker PJN I Sumut serta Menetapkan tersangka baru dari kalangan struktural.

"Kami tidak menuduh, tetapi menuntut transparansi. Bila para pejabat tersebut tidak bersalah, mereka tidak perlu takut diperiksa. Namun bila terbukti bersalah, jabatan tidak boleh dijadikan tameng," tutup Ardiansyah.

KORSA menegaskan, publik berhak tahu, dan pejabat wajib terbuka. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena duduk di kursi tinggi.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa

Pelantikan Staf Ahli, Administrator & Pengawas, Bupati: Jabatan Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan

Rugikan Negara 2,29 M, Pejabat Bank Sumut KCP Krakatau Ditahan Jaksa

12 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Dilantik Wali Kota Tanjungbalai

KPK Dinilai Abaikan Perintah Hakim Soal Pemeriksaan Bobby, Kornas KAMAK Desak KPK Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut