AMP2K Minta KPK RI Periksa Seluruh Proyek PT. DNG dan PT RN di PU-PR Mandailing Natal dan Tabagsel.

Madina |sumut24.co -

Baca Juga:

• Plt Kajari Madina dan Bupati Saipullah Sepakat Perkuat Pengawasan Proyek Daerah, Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Bersih
• Warkop Madina Siap Hadir di Jalinsum Penggorengan, Erwin Efendi Lubis Gelar Syukuran Penuh Keakraban
• Langkah Inspiratif Desa Suka Ramai Madina, Bupati Saipullah Nasution Puji Program Beasiswa Siswa Juara

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan.

Keberadaan oknum dari PT. Dalihan Natolu (DNG) dan PT Rona Na Mora (RN) di lokasi dan waktu penangkapan tersebut memicu spekulasi di tengah-tengah publik. Informasi yang beredar menyebutkan oknum tersebut tengah mengurus "Paket" yang mana diduga terkait dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina yang sedang dalam proses lelang.

Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan pemerintah menilai keberadaan beberapa oknum dari PT. DNG dan PT RN di lokasi yang berdekatan dengan waktu penangkapan KPK. Oknum tersebut diduga sedang mengurus proyek hasil lelang APBD.

"Kami Menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus "paket proyek". Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini," tegas Pajarur, Sabtu (28/6/2025).

Nama PT. DNG sendiri bukanlah nama baru dalam dinamika proyek infrastruktur di Mandailing Natal bahkan di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan PT RN juga bagian dari PT DNG tersebut. Perusahaan itu sering disebut dalam pengerjaan proyek pengaspalan jalan hingga jembatan, termasuk proyek dari dana CSR dan bagi hasil Perusahaan.

Menurut AMP2K, dominasi perusahaan tertentu dalam proyek APBD menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses lelang dan pemberdayaan perusahaan lokal,

OTT yang dilakukan KPK, menurut AMP2K, seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek. Mereka mendesak Bupati Madina segera bertindak dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR).

"Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG Di Dinas PU-PR Madina, wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD," katanya.

Selain itu, mahasiswa meminta KPK RI memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat pemerintah Daerah.

"Kami mendukung penuh kerja KPK RI, tapi juga mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan dan menyentuh akar masalah Jangan ada yang kebal hukum," pungkas Pajarur.Rozi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Plt Kajari Madina dan Bupati Saipullah Sepakat Perkuat Pengawasan Proyek Daerah, Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Bersih

Warkop Madina Siap Hadir di Jalinsum Penggorengan, Erwin Efendi Lubis Gelar Syukuran Penuh Keakraban

Langkah Inspiratif Desa Suka Ramai Madina, Bupati Saipullah Nasution Puji Program Beasiswa Siswa Juara

Bupati Saipullah Gerak Cepat! Pemkab Madina Normalisasi Sungai Batu Tunggal untuk Cegah Banjir di Simangambat

Gerak Cepat! Bupati Madina Tinjau TPA Banggua, Tumpukan Sampah Ditarget Tuntas Minggu Depan

Kabar Baik untuk Pasien Ginjal! RSUD Panyabungan Hadirkan 12 Mesin Hemodialisa Modern