AMP2K Minta KPK RI Periksa Seluruh Proyek PT. DNG dan PT RN di PU-PR Mandailing Natal dan Tabagsel.

Madina |sumut24.co -

Baca Juga:

• Bupati Madina Pastikan 660 Los Pasar Baru Panyabungan Mulai Difungsikan Januari Ini
• Pesan Akhir Tahun 2025 Bupati Saipullah Nasution : Madina Bersatu, Introspeksi, dan Bangun Daerah
• Kejari Madina Selamatkan Rp38,4 Miliar Sepanjang 2025, Ini Rincian Kinerjanya

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan.

Keberadaan oknum dari PT. Dalihan Natolu (DNG) dan PT Rona Na Mora (RN) di lokasi dan waktu penangkapan tersebut memicu spekulasi di tengah-tengah publik. Informasi yang beredar menyebutkan oknum tersebut tengah mengurus "Paket" yang mana diduga terkait dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina yang sedang dalam proses lelang.

Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan pemerintah menilai keberadaan beberapa oknum dari PT. DNG dan PT RN di lokasi yang berdekatan dengan waktu penangkapan KPK. Oknum tersebut diduga sedang mengurus proyek hasil lelang APBD.

"Kami Menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus "paket proyek". Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini," tegas Pajarur, Sabtu (28/6/2025).

Nama PT. DNG sendiri bukanlah nama baru dalam dinamika proyek infrastruktur di Mandailing Natal bahkan di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan PT RN juga bagian dari PT DNG tersebut. Perusahaan itu sering disebut dalam pengerjaan proyek pengaspalan jalan hingga jembatan, termasuk proyek dari dana CSR dan bagi hasil Perusahaan.

Menurut AMP2K, dominasi perusahaan tertentu dalam proyek APBD menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses lelang dan pemberdayaan perusahaan lokal,

OTT yang dilakukan KPK, menurut AMP2K, seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek. Mereka mendesak Bupati Madina segera bertindak dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR).

"Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG Di Dinas PU-PR Madina, wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD," katanya.

Selain itu, mahasiswa meminta KPK RI memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat pemerintah Daerah.

"Kami mendukung penuh kerja KPK RI, tapi juga mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan dan menyentuh akar masalah Jangan ada yang kebal hukum," pungkas Pajarur.Rozi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Madina Pastikan 660 Los Pasar Baru Panyabungan Mulai Difungsikan Januari Ini

Pesan Akhir Tahun 2025 Bupati Saipullah Nasution : Madina Bersatu, Introspeksi, dan Bangun Daerah

Kejari Madina Selamatkan Rp38,4 Miliar Sepanjang 2025, Ini Rincian Kinerjanya

Dukung Rujukan Pasien, Pemkab Madina Salurkan Ambulans Baru ke Sejumlah Puskesmas

Pemkab Madina Turunkan Alat Berat, Normalisasi Aek Sibontar Demi Selamatkan 550 Hektare Sawah Warga Siabu

Pemkab Madina Pastikan LPG 3 Kg Aman, Kuota 2025 Naik Jadi 10.263 Metrik Ton