LSM PAKAR Surati KPK Soal Proyek Tender Docking Kapal di Kabupaten Samosir Diduga Beraroma KKN

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk
• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka
• Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Sumatera Utara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil dan memeriksa pejabat Pemkab Samsosir juga pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan/pengerjaan proyek Tender DockingKapal di Kabupaten Samosir diduga beraroma Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Permintaan tersebut disampaikan, Sastriadi Aritonang SH Ketua DPW LSM PAKAR Prov. Sumut kepada wartawan, Kamis (30/5/2024) saat menggelar pers kepada puluhan wartawan di Grand Antares Hotel Jln. Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara sesuai dengan surat permohonan tindakan dengan nomor : 0100 / DPW - LSM / PAKAR / SU / MT / 2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditujukan kepada, Nawawi Pomolango SH MH Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beralamat di Jln. Kuningan Persada Kav 4, RT.1 / RW.6, Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.


"Kuat dugaan, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tender KapalDocking yang ditangani oleh Pemkab Samosir dan rekanan dengan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit terkesan ada aroma korupsi. Untuk itu kita meminta kepada, bapak Nawawi Pomolongo sebagai Ketua Sementara KPK untuk memanggil/memeriksa dan memproses pihak Pemkab Samosir, Prov. Sumatera Utara maupun pihak yang terlibat tender proyek agar mempertanggungjawabkannya sesuai Undang undang dan peraturan berlaku fi Negara Republik Indonesia," ucap Sastriadi Aritonang SH Ketua DPW LSM PAKAR Prov. Sumut.


Lanjut Sastriadi, adapun persoalan/permasalahan yang terjadi yakni, terkesan gagalnya pemenang proyek T.A 2023 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Samosir dalam pengerjaan/pembangunan DockingKapal yang persiapan lahan diduga tidak tepat sasaran dan disinyalir perencanaan yang terkesan abal abal. Sehingga pada hasil pengerjaan tidak profesional dan tidak Layak.


Artinya, pemerataan dan pembangunan daerah khususnya di Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara selayaknya terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dikawasan Indonesia Timur agar kwalitas lebih baik dan tinggi dalam segala bidang diantarannya turut berperan aktif mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrasteuktur dan lainnya.


"Namun, Vandico Gultom sebagai Bupati Samosir terkesan mencerminkan ketidak mampuannya sebagai pimpinan. Sehingga berdampak terhadap sikap seorang Pimpinan yang memandang sebelah mata dan menyepelekan masyarakat. Sebab, segala bentuk pembangunan oleh Pemkab Samosir adalah untuk rakyat dan dari uang rakyat yang wajib dan harus dirasakan oleh rakyat," ungkap Sastriadi.


Masih soal proyek tender docking kapal, lebih jauh Sastriadi membeberkan bahwa, pada tender proyek tahun 2023 di Disperindag Kab. Samosir, Prov. Sumut menyebutkan, pembebasan lahan milik masyarakat belum lagi terselesaikan, ironisnya pihak Pemkab. Samosir sudah nekat melakukan tender.


"Ada apa dengan pejabat di Kab. Samosir. Oleh karena itu, DPW LSM PAKAR Sumut berharap agar KPK segera menyikapi dan menindak lanjutinya. Apabila suara atas nama mewakili masyarakat ini tidak digubris dan di indahkan, LSM PAKAR akan menurunkan ribuan jumlah massa untuk menggelar aksi damai," tegas dijelaskan Sastriadi.

Sementara, Vandico Gultom Bupati Kab. Samosir dan MT Sitinjak Sekda Kab. Samosir yang dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp sampai saat ini belum ada memberikan klarifikasi.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Dalam Kasus Veronika S SH, Kejari Samosir Dinilai Paksakan Restorative Justice