Gubsu Akan Tambah Bantuan APD dan Percepat Bantuan PKH

Gubsu Akan Tambah Bantuan APD dan Percepat Bantuan PKH

Baca Juga:

• Kilang Kayu Ilegal di Tengah Pemukiman Menjadi Tanda Tanya Besar di Balik Pembiaran Pemkab Asahan
• HUT ke-154 Binjai, Wagub Surya Sebut Momentum Perkuat Optimisme dan Kemajuan Daerah
• Ketua Umum Jaga Marwah Soroti Dugaan “Trading Influence” dalam Kasus Chromebook

MEDAN I Sumut24

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi akan segera menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Serta mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat melalui videoconference bersama seluruh Bupati/Walikota se-Sumut terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (14/4).

“Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai nanti saya akan siapkan masing masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota, untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah,” ujar Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina.

Gubernur juga menyampaikan, telah memesan 56.000 rapid test dan 100.000 masker N95. Untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. “Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kot se-Sumut,” tambahnya.

Tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, menurut Edy Rahmayadi, akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini penting untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

“Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara, jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150.000/KK ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50.000/KK sehingga menjadi Rp 200.000/KK, untuk itu saya minta di data secara riil oleh bupati/walikota se-Sumut,” tegasnya.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Edy mengimbau agar Bupati/Walikota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya. “Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya,” tambahnya.

Terakhir, Gubernur juga berpesan agar Bupati/Walikota tidak hanya menunggu instruksi saja, bupati/walikota harus mampu memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. “Daerah jangan menunggu, jangan menunggu bantuan pusat, maksimalkan apa yang bisa dilakukan, apa kesulitan bapak bupati/walikota bilang ke saya, apa yang bisa saya kerjakan akan saya bantu, kita saat ini harus berbagi pikiran dan doa, hilangkan egosektoral,” ujar Gubernur.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kilang Kayu Ilegal di Tengah Pemukiman Menjadi Tanda Tanya Besar di Balik Pembiaran Pemkab Asahan

HUT ke-154 Binjai, Wagub Surya Sebut Momentum Perkuat Optimisme dan Kemajuan Daerah

Ketua Umum Jaga Marwah Soroti Dugaan “Trading Influence” dalam Kasus Chromebook

Dari Pelosok hingga Lokasi Bencana, PTPN IV PalmCo dan Srikandi Salurkan Bantuan Buku untuk Anak-Anak

Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan Resmi Ditutup Kadispora Bersama KONI

Rico Waas Berobat ke Luar Negeri Hak Konstitusional, Ketua Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Tumanggor: Jangan Digiring ke Opini Negatif