Tenaga Honorer di BPPRD Sumut Terus Bertambah, Riswan Lawan Gubsu

Tenaga Honorer di BPPRD Sumut Terus Bertambah, Riswan Lawan Gubsu

Baca Juga:

• Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan Resmi Ditutup Kadispora Bersama KONI
• Rico Waas Berobat ke Luar Negeri Hak Konstitusional, Ketua Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Tumanggor: Jangan Digiring ke Opini Negatif
• Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

MEDAN I SUMUT24 Perekrutan calon pegawai tenaga honorer di Kantor Badan Pengelola Pelayanan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara harusnya tak diperbolehkan lagi, namun aneh kebijakan pimpinan BPPRDSU malah menambahnya sehingga kini jumlah personilnya membengkak.

Sebagaimana infirmasi yang diperoleh wartawan, baru-baru ini jumlah tenaga honor wajah baru bertambah lebih banyak dari tenaga honorer yang lama.

Padahal penegasan Gubsu belum lama ini, terkait pegawai pendamping ASN (honorer) harus diciutkan sebahagian dari jumlah yang lama, disebabkan anggaran biaya untuk gaji tenaga honor tersebut dinilai Gubsu Edy Rahmayadi sangat mubajir. Jadi untuk meminamilisir anggaran tersebut, pegawai honorer harus dikurangi dari jumlah lama.

Namun berbeda di instansi BP2RD Provsu, diduga jumlah pegawai honorer untuk tahun anggaran 2020-2021 semakin bertambah. Bukan malah berkurang dari jumlah lama, malah wajah baru bertambah, hal itu seperti informasi dari sumber kepada wartawan, kemarin. Bertambahnya calon tenaga honorer tersebut diketahui setelah adanya kegiatan seleksi perekrutan calon tenaga honorer yang digelar pada Senin, (22/1/2020) sampai (23/1 2020) di aula kantor BP2RD di Jalan Serba Guna Medan.

Tampak yang nota benenya calon honorer yang diutus masing masing KUPT BP2RD, selain wajah lama, juga wajah baru turut serta mengikuti seleksi.

Anehnya, di luar kantor BP2RD, 5 calon tenaga honorer melakukan seleksi pada Rabu, (29/1/2020) yang berlokasi di Jalan Letda Sujono GG Seri No 13 Medan.

Masih menurut informasi yang didapat, tenaga honor yang diseleksi 4 diantaranya telah menandatangani kontrak kerja dari KUPT Medan Selatan.

Akan tetapi, untuk menelusuri ikhwal kebenaran seleksi yang digelar pihak pansel. Sebelumnyan Sekretaris BP2RDSU Erwinsyah ketika ditanyai wartawan di kantornya, belum lama ini terkesan buang badan.

Tampak Erwinsyah berkelit, terkesan tak berkeinginan jadi beban pemikirannya terkait perekrutan tenaga honorer tersebut. Erwin seakan mengelak seputar informasi yang disampaikan kepadanya.

Ditanya soal seleksi, Erwinsyah mengaku tidak tau. ”Gak tau saya, karena baru bertugas disini,” cetusnya.

Dimintai keterangan tentang keberadaan seleksi, lagi Erwinsyah bersikeras tidak tahu. Padahal dirinya sudah mulai bertugas sebelum seleksi dilaksanakan pada tanggal, 22-23 Januari 2020 lalu.

”Saya baru dilantik bang, saya tidak bisa menjawabnya,” lanjut Erwin sedikit tegang menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya dugaan seleksi yang digelar di luar kantor seperti di Jalan Letda Sujono seperti orang yang tidak dipaham.

”Saya nggak paham bang, seraya menyebut bukan berarti saya tidak mau tau ya, kalau seleksi di luar kantor itu memang informasi bagus,” katanya.

”Terkejut juga kami, kenapa bisa ada seleksi disana. Nanti saya coba telusuri informasi ini dan saya akan kabarin ceritanya sama Abang,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Menghindari ketegangan, wartawan berusaha mengajak Erwinsyah bersinergi menerima kelayakan informasi. Malah dianya (Erwinsyah) bertahan berdiri di piket sekuriti.

”Belum ada pengumuman seleksi tenaga honorer. Dan belum ada yang dikerjakan. Jadi silahkan aja diberitakan besar-besar, biar orang banyak mengetahui,” ketus Erwin. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Anti Korupsi, Hendra Hutagalung terkait seleksi tenaga honor tersebut dianggap jadi modus untuk kepentingan pihak – pihak tertentu dalam hal ini Plt Kepala BPPRDSU Riswan harus bertanggungjawab karena diduga ada aroma korupsi dalam seleksi yang dilaksanakan. Selain itu perekrutan tenaga honorer diduga jadi ajang bisnis para oknum pejabat. hal tersebut jelas bahwa Riswan sebagai Plt BPPRDSU telah melawan kebijakan Gubsu Edy sebagai pengambil keputusan di Pemprovsu.

Karena itu, Gubsu diminta supaya lebih selektif dan tegas menertibkan tenaga honorer.

”Masa beda intansi beda pula sistem seleksi. Ada pula perekrutan wajah baru, padahal sudah harus diciutkan. Gubsu harus evaluasi oknum pejabat BP2RDSU yang meraup keuntungan dari perekrutan tenaga honor tersebut. (Tim)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan Resmi Ditutup Kadispora Bersama KONI

Rico Waas Berobat ke Luar Negeri Hak Konstitusional, Ketua Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Tumanggor: Jangan Digiring ke Opini Negatif

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Bursa Calon Sekda Medan Menghangat, Enam Nama Senior Mulai Jadi Perbincangan

Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan Tidak Gunakan Dana APBD

Pemerintah Kabupaten Solok Gelar Gerak Jalan Santai dan Senam Bersama di GOR Batubatupang Kotobaru