Dinas SDA CKTR Provsu Gelontorkan Rp234 M, Bangun Irigasi, Sungai dan Drainase

 

Baca Juga:

• Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto
• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

MEDAN I SUMUT24.co

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 melalui Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sumatera Utara, terus melakukan pembangunan irigasi, sungai dan drainase Keciptakaryaan sehingga Pemprovsu menggelontorkan dana mencapai Rp234 Miliar lebih dengan pagu tender fisik senilai Rp219.820.067.906 dan pagu tender konsultan sebesar Rp 15.141.000.000 sehingga total Rp234.961.067.906. Hal itu diungkapkan Kadis SDA CKTR Provsu Alfi Syahriza didampingi Sekretaris Muhammada  Haldun  kepada SUMUT24, Selasa (11/2).

Menurutnya, “dengan alokasi anggaran APBD 2020 sebesar Rp 234 miliar lebih tersebut akan dilakukan pembangunan dan perawatan Irigasi, Sungai dan Drainase keciptakaryaan yang tujuannya untuk mendukung program Sumut bermartabat sebagaimana harapan kita bersama,” ucapnya.

“Dengan berbagai program tersebut diharapkan nantinya akan berguna bagi masyarakat dan secara otomatis pula kesejahteraan masyarakat Sumut akan terangkat sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut menjadikan Sumut Bermartabat,” ucapnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat