Anggota DPRD Medan, Antonius D Tumanggor : Bubarkan PD RPH Kota Medan

 

Baca Juga:

• Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,
• Meneladani Rasulullah dalam Gerakan Ekonomi Syariah
• Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU Perkuat Komitmen Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan

MEDAN | SUMUT24

Anggota Komisi IV yang juga wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor usulkan kepada Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution agar membubarkan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) milik Pemko Medan itu. Kegiatan RPH dinilai lebih efektif dijadikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

“PD RPH bagus nya dibawah naungan Dinas Pertanian dan Perikanan saja sebagai UPT. Dengan demikian lebih mudah dikontrol dan pengawan oleh Pemko Medan terhadap RPH,” ujar Antonius D Tumanggor disela sela kunjungan kerja komisi IV DPRD Medan ke Dinas Pertanian dan Perikanan, Selasa (14/1/2020).

Menurut Antonius Tumanggor komisi IV bidang pembangunan itu, jika kegiatan RPH ditangani oleh Dinas Pertanian dan Perikanan maka segala kegiatan akan lebih mudah diawasi. Begitu juga tindakan dan sanksi yang akan dilakukan pasti lebih mudah karena melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini kata Tumanggor, dirinya prihatin mendengar PD RPH Medan kondisi keuangannya kurang sehat dan selalu merugi. Sehingga pegawainya sering terlambat gajian bahkan kurang memadai. “Hal itu harus segera disikapi demi yang terbaik terhadap semua pihak,” sebutnya.

Ditambahkan Antonius, minimnya pendapatan retribusi dari RPH patut diteliti mengingat banyaknya komsumsi daging di Kota Medan.

“Perlu ditelusuri, apakah seluruh daging hewan yang dikomsumsi di Kota Medan sudah lewat RPH atau tidak. Selain kebocoran retribusi juga harus dipastikan soal keabsahan label halalnya,” terang Antonius.

Untuk itu kata Antonius, Dinas Pertanian dan Perikanan lebih tepat mengelola RPH mengingat masih berhubungan dengan tugas yakni pengawasan daging.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ikhsar Rasyid Marbun mengatakan, terkait kegiatan RPH dibawah naungan salah satu Dinas dijadikan UPT memang tidak masalah seperti didaerah lain yakini Kab Deli Serdang dan Kota Pematang Siantar dan beberapa daerah lainnya.

Bahkan, kata Ikhsar Marbun, jika RPH dijadikan UPT mungkin akan lebih mudah mengkontrol transaksi pemotongan hewan dan komsumsi kebutuhan daging serta ikan di kota Medan. Bahkan pemotongan liar dan masuknya daging ilegal akan lebih mudah diawasi.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,

Meneladani Rasulullah dalam Gerakan Ekonomi Syariah

Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU Perkuat Komitmen Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan

Tinjau Tiga Lokasi Strategis, Bupati Asahan : Infrastruktur Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Warga

Bupati Solok Lantik Masheri Yanda Boy sebagai Pejabat Sekretaris Daerah

Sertijab Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dari Jefrizal, S.Pt., M.T. kepada Masheri Yanda Boy, S.H.