Kodrat Shah : Pemuda Pancasila Siap Kawal Pelantikan Presiden RI

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor
• Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026
• Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Jelang pelantikan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin Republik Indonesia (RI) yang jatuh pada 20 Oktober 2019, seluruh kader Pemuda Pancasila (PP) siap untuk mengawal keamanan dan ketertiban keberlangsungan pelantikan tersebut.

Tak hanya itu, PP juga mengimbau sekaligus mengajak masyarakat khususnya di Sumut untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif nantinya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua MPW PP Sumut, H.Kodrat Shah, Senin (14/10/2019).

“Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Sumut. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan situasi kamtibmas agar selalu aman, damai dan sejuk,” ujar Kodrat.

Kodrat mengatakan, keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa. Menurutnya, partisipasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dimulai dari diri sendiri.

Ditambahkannya, terpilihnya presiden sudah melalui proses demokrasi, sehingga jangan ada lagi pihak-pihak yang ingin merusak NKRI. Dan ini sudah menjadi tugas pokok PP untuk menjaga keutuhan bangsa ini agar tidak terjadi keributan dan mengganggu keamanan di wilayah Sumut khususnya.

“Seluruh kader PP siap menjaga keutuhan NKRI, karena ini sudah menjadi tugas PP. Jadi jangan ada yang coba-coba untuk merusak pelantikan presiden nanti,” tutup Kodrat.

Sebelumnya pihak keamanan TNI-Polri sepakat tidak keluarkan izin unjuk rasa menjelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Kesepakatan ini dikeluarkan saat TNI-Polri menggelar rapat koordinasi dengan DPR terkait pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden. TNI-Polri tidak ada mengeluarkan izin unjuk rasa hingga tanggal 20 Oktober 2019. Jika ada pihak yang nekat berdemo TNI-Polri menilai itu hal yang ilegal. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor

Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026

Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Satres Narkoba Polrestabes Medan Bongkar Jaringan Vape Ilegal Internasional Disalah Satu Hotel di Medan

Wali Kota bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah kepala daerah menghadiri Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja GPI

RSUD dr. Djasamen Saragih membuka kembali layanan Cathlab dengan Penjaminan BPJS Kesehatan. Cath Lab merupakan ruang tindakan medis canggih dengan tek