Hasil Audit BPKP Keluar,  Polda Sumut Pekan Depan Gelar Kasus DBH Bupati Labusel dan Labura di Mabes Polri

 

Baca Juga:

• Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor
• Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026
• Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

MEDAN I Sumut24.co Penyidik Subdit III/Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut telah menerima laporan hasil audit dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus DBH PBB Labusel dan Labura.

Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Roni Samtana mengakui kalau hasil audit  BPKP soal kerugian negara dari dugaan korupsi DBH PBB Labusel dan Labura sudah keluar.

“Kalau tidak salah, kerugian negara DBH Labura lebih kurang Rp.2 milyar sedangkan Labusel lebih kurang Rp.1 milyar,” kata Kombes Pol.Ronny Samtana kepada wartawan, Rabu (2/10).

Disebutkan, mengingat keduanya sebagai bupati, maka pekan depan kasusnya akan digelar di Mabes Polri.

“Pekan depan kita akan gelar di Mabes Polri, untuk menentukan status hukum mereka,” katanya.

Jika statusnya sudah menjadi tersangka, sebut Ronny, prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri.

“Kalau sudah tersangka, pemanggilan dilakukan atas seizin Mendagri,” sebutnya.

Kombes Ronny Samtana mengaku optimis kasus dugaan korupsi DBH PBB Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura) diselesaikan sampai tuntas ke persidangan.

“Kita optimis, tidak perlu tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan,” sebutnya.

Ronny mengaku sampai saat ini pihaknya tidak mendapat hambatan dalam menangani kasus itu.

“Kita tidak pernah merasa diintervensi. Kasusnya berjalan cukup cepat, tidak ada hambatan,” pungkasnya.

Seperti diketahui,  pihak DitKrimsus Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura Khairuddib Syah Sitorus dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung

“Kita juga sudah memeriksa Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan status yang bersangkutan masih sebagai saksi,”kata DirKrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Minggu (28/4) lalu.

Ia mengaku Bupati Labura dan Labusel diperiksa DitKrimsus Polda Sumut sebagai saksi kasus DBH Tahun Anggaran 2013-2015.

Mengenai sudah berapa saksi yang diperiksa selain Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, mantan penyidik KPK ini mengaku, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Kepala Dinas Pendapatan Labura, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Labura.(W05).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor

Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026

Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Satres Narkoba Polrestabes Medan Bongkar Jaringan Vape Ilegal Internasional Disalah Satu Hotel di Medan

Wali Kota bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah kepala daerah menghadiri Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja GPI

RSUD dr. Djasamen Saragih membuka kembali layanan Cathlab dengan Penjaminan BPJS Kesehatan. Cath Lab merupakan ruang tindakan medis canggih dengan tek