Didemo, Gubsu Bela Arsyad dan Haris

MEDAN | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Hentikan Perkara Antonius Tumanggor Lewat RJ
• Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia
• Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, tidak ingin anak buahnya dituding yang tidak-tidak. Dia bahkan sampai menggebrak meja menghentikan dominasi pengunjuk rasa di arena perdebatan. Hal itu terjadi saat mantan Pangkostrad tersebut menerima sekitar 10 orang perwakilan pengunjuk rasa dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi, di Pressroom Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (27/8/2019).

Dua kadis yang dituding korupsi yakni Kadis Pendidikan, Arsyad Lubis, dan Kadis Perhubungan, Abdul Haris Lubis. Keduanya hadir mendampingi Gubernur Edy Rahmayadi saat berjumpa dengan pendemo.

Pengunjuk rasa menuding Arsyad dan Abdul Haris melakukan tindakan korupsi berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Sumut.

Arsyad dituding korupsi dari pengelolaan dan sisa dana bos tahun 2012-2016 sebesar Rp 2,695 miliar. Sementara Abdul Haris dituding korupsi sebesar Rp 4,7 miliar dari kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket proyek tahun anggaran 2017 semasa Abdul Haris menjabat Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Baik Arsyad maupun Abdul Haris menanggapi tudingan pengunjuk rasa itu. Namun tetap saja pengunjuk rasa tidak berterima atas jawaban kedua kadis tersebut. Bahkan para pengunjuk rasa mendesak Gubernur Edy segera mencopot Arsyad dan Abdul Haris dari jabatannya. Kemudian Poldasu dan Kejatisu didesak segera mengusut dugaan korupsi keduanya.

Bahkan mereka menggertak gubernur. Jika tidak berani mencopot keduanya, maka asumsi mereka soal gubernur menumpuk uang untuk kepentingan Pilgub 2023, benar adanya.

Apa yang dituduhkan pengunjuk rasa itu, membuat Gubsu Edy Rahmayadi tampak geram. Apalagi karena para pengunjuk rasa terkesan ingin menguasai arena perdebatan pada pertemuan itu, hingga kemudian Gubernur Edy menggebrak meja.

Menurut Gubsu Edy Rahmayadi tidak ada alasan baginya memecat kedua kadisnya itu karena sampai saat ini belum ada satupun lembaga penegak hukum yang menyatakan keduanya melakukan praktik korupsi.

Namun bila ada kepala dinas yang sudah ketahuan melakukan korupsi, Edy menegaskan tidak segan-segan langsung mencopot dari jabatan. “Kalau ketahuan memang dia nyata dan menyalahi hukum, hari ini juga dia langsung saya pecat,” tegas Gubsu dihadapan wakil pendemo.

Bahkan Edy berang jika para anak buahnya dituding korupsi tanpa dasar dan bukti secara hukum. “Ini Pemprov bukan abal-abal ini. Dan saya bukan gubernur kaleng-kaleng ini,” tegas Gubernur Edy. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polrestabes Medan Hentikan Perkara Antonius Tumanggor Lewat RJ

Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia

Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,

Meneladani Rasulullah dalam Gerakan Ekonomi Syariah

Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU Perkuat Komitmen Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan

Tinjau Tiga Lokasi Strategis, Bupati Asahan : Infrastruktur Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Warga