Pengamat : Waspadai Masuknya “Siswa Siluman”

MEDAN | SUMUT24 Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi tingkat kecurangan penerimaan siswa baru lewat PPDB online di tingkat SMA/SMK Negeri belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya kasus “siswa siluman” dibeberapa sekolah di tahun lalu.

Baca Juga:

• Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi
• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam
• Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

“Kita harus mewaspadai masuknya siswa siluman, jangan sampai hal ini terulang kembali. Sebab ini sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Jika ada temuan diharapkan kepada orang tua/wali murid segara melaporkannya,” ujar salah satu Pengamat Pendidikan Kota Medan, Rudi Effendi SS, Jumat (21/6/2019).

Ditambahkannya, sejauh ini sekolah SMA/SMK Negeri favorit banyak menjadi sorotan masuknya siswa siluman.

“Dari beberapa kasus yang terjadi, masuknya siswa siluman itu sering ada di SMA favorit, seperti yang sebelumnya ada di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan,” terangnya.

Untuk mengantisipasi hal ini tidak terulang kembali, menurut Rudi, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Pendidikan Sumut harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terlibat dalan memasukkan siswa siluman.

“Masuknya siswa siluman ini biasanya diduga menjadi permainan kepala sekolah dan komite. Isunya mereka sudah menarifkan harga kepada orang tua/wali siswa jika anaknya ingin sekolah disana. Jadi jika ada kepsek, komite, dan orang tua yang melakukan hal itu perlu diberikan sanksi tegas,” tambah Rudi.

Rudi mengaku, selain PPDB online, saat ini pemerintah menerapkan beberapa zona bagi para pendaftar. Menurutnya, pemberlakuan zona tersebut jangan sampai menguntungkan sepihak.

“Yang saya tau ada beberapa zona yang diterapkan bagi pendaftar siswa baru, ada zona area, zona berprestasi, anak guru, tidak mampu, dsb. Saya belum tau pasti bagaimana soal terapan zona tersebut, yang pasti pemberlakuan zona ini jangan sampai menguntungkan sepihak,” tutupnya. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Beralih Fungsi Sejak 2014–2026 : Kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri Diduga Berubah Menjadi Kebun Sawit, Ada Bukti Kwitansi

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII