Anggota DPRD: Kembalikan Fungsi Lapangan Merdeka Sebagai RTH

MEDAN|SUMUT24 Pemko Medan diminta segera kembalikan fungsi lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Lapangan Merdeka harus tetap dipertahankan sebagai ikon Kota Medan, maka fungsi Lapangan Merdeka harus tetap dijaga dan tidak boleh beralihfungsi sebagai tempat bisnis.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Hentikan Perkara Antonius Tumanggor Lewat RJ
• Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia
• Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,

Hal itu ditegaskan anggota Komisi C DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul kepada sejumlah awak media, Minggu (16/6), menyikapi kondisi Lapangan Merdeka yang saat ini.

Menurut Bendahara Ikatan Keluarga Alumni Lemhamnas (IKAL) RI ini, Pemko Medan harus tegas upaya mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan sekaligus memenuhi salah satu syarat kota metropolitan 60 persen adanya daerah hijau dan ruang publik.

Lapangan Merdeka sebagai ikon dan titik nol pusat Kota Medan dari arah empat mata angin itu, juga merupakan aset paling monumental tidak saja bagi warga Kota Medan namun juga bagi warga Sumatera Utara secara umum.

“Namun faktanya, kini keberadaan Lapangan Merdeka sebagai ruang publik dan tempat upacara kenegaraan terancam beralih fungsi dan nyaris kumuh. Banyaknya ruang komersil di sisi timur dan bangunan dua lantai di sisi barat lapangan menjadi salah satu indikasi,” ucapnya.

Hendrik menambahkan, sepanjang sejarah perkembangan Kota Medan, fungsi komersial terbukti selalu diutamakan dan tetap sebagai pemenang setiap persaingan pembangunan. Sama halnya, dengan Lapangan Merdeka Medan, bukan tidak mungkin semata demi kepentingan bisnis sehingga jumlah pembangunan di Lapangan Merdeka terus bertambah.

“Untuk itu, Pemko Medan harus mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau di Kota Medan,” tegasnya.

Alasan lain Hendrik untuk meminta pengembalian fungsi Lapangan Merdeka, sebagai kota metropolitan Pemko Medan sudah mengabaikan hak warganya atas ketersediaan 60 persen ruang hijau dan ruang publik dari luas kota. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polrestabes Medan Hentikan Perkara Antonius Tumanggor Lewat RJ

Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia

Bekuk Bandar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sita 21 Paket Sabu dan 46 Paket Ganja,

Meneladani Rasulullah dalam Gerakan Ekonomi Syariah

Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU Perkuat Komitmen Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan

Tinjau Tiga Lokasi Strategis, Bupati Asahan : Infrastruktur Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Warga