Ketimbang Pecat Tenaga Honorer, Lebih Baik Hilangkan TPP Pejabat Pemko Medan

MEDAN-Sumut24.co Pemko Medan mewacanakan pengurangan 4 ribu tenaga honorer dari 11 ribu tenaga honorer saat ini. Ketimbang memecat tenaga honorer lebih baik hilangkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pejabat Pemko Medan.

Baca Juga:

• Wabup Pakpak Bharat Hadiri HUT Bhayangkara Ke 80
• Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna
• Wali Kota Mahyaruddin: Indonesia City Expo 2026 Jadi Momentum Promosi Potensi dan Keunggulan Tanjungbalai

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPC Hanura Medan Rianto Aghly SH kepada wartawan di Warkop Jurnalis, Jalan Agus Salim, Medan, Jumat (8/3/2019).

Dijelaskan, Pemko Medan sebaiknya tidak melakukan pengurangan tenaga honorer. Sebab apabila hal itu dilakukan sama saja menciptakan pengangguran baru.

Sementara pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya membuka lapangan pekerjaan.

“Kalau Pemko Medan tetap melakukan pengurangan tenaga honorer sama saja Pemko Medan melawan kebijakan Presiden Jokowi,” tegas Rianto.

Apalagi para tenaga honorer bekerja hanya demi “sejengkal perut”. Jika saja pengurangan direalisasikan, yang menjadi korban tidak hanya 4 ribu orang, namun bisa menjadi belasan ribu orang. Karena yang menerima dampak pengurangan tersebut bukan hanya tenaga honorer yang dipecat tapi juga keluarganya.

Ketimbang melakukan pemecata tenaga honorer, Rianto menyarankan TPP Pejabat Pemko Medan dihilangkan. Sebab TPP yang diterima Pejabat Pemko Medan setiap bulannya cukup fantastis.

Untuk Pejabat Eselon IV menerima TPP lebih kurang Rp10 juta setiap bulannya, Eselon III lebih kurang Rp20-30 juta setiap bulannya, dan Pejabat Eselon II lebih kurang Rp40-60 juta setiap bulannya.

Kalau TPP dihilangkan tentu tidak akan terlalu berdampak karena para pejabat tersebut sudah memiliki gaji yang cukup lumayan ditambah tunjangan jabatan.

“Daripada memecat tenaga honorer, hilangkan saja TPP para pejabat itu dan uangnya digunakan untuk menggaji tenaga honorer. Mempertahankan keberadaan tenaga honorer jauh lebih bermanfaat bagi ketimbang memberikan para pejabat itu TPP setiap bulannya dengan angka yang cukup fantastis,” pungkas Rianto.

Lebih jauh dikatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa memaksimalkan para tenaga honorer. Seperti yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Risma pada awak media di HPN baru-baru ini. Menurut Risma, tenaga honorer semua diperdayakan dari mulai menjaga taman-taman kota, lalulintas dipersimpangan, penataan PKL, ikut menajaga kebersiahan kota bahkan diberdayakan dalam pemberdayaan pembuatan UKM bina Pemko Medan. “Seharusnya Pemko bisa buka trobosan baru bukan justru memecat, sehingga semua pagawai honor bisa diberdayakan, “pungkasnya mengakhiri. (Res)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Pakpak Bharat Hadiri HUT Bhayangkara Ke 80

Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna

Wali Kota Mahyaruddin: Indonesia City Expo 2026 Jadi Momentum Promosi Potensi dan Keunggulan Tanjungbalai

Hadiri Hari Bhayangkara ke-80, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ajak Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Ketua TP PKK Tanjungbalai Ikuti Ladies Program Rakernas XVIII APEKSI 2026

Awali Kepemimpinan di UIP SBU, GM Baru Pererat Silaturahmi Dan Kolaborasi Bersama Insan Media