Setahun Tengku Erry Menjadi Gubsu Kondisi Sosial dan Ekonomi Sumut Semakin Membaik

MEDAN | SUMUT24 Pada Kamis (25/5/2017) kemarin, genap satu tahun Tengku Erry Nuradi menjabat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) definitif. Upaya memperbaiki kondisi Sumut terus dilakukan. Dan hasilnya dalam kinerja setahun ini, kondisi sosial dan ekonomi Sumatera Utara semakin membaik.

Baca Juga:

• SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim
• Ketua MPC PP Kota Medan Berikan THR Untuk Ketua & Sekretaris Ranting Pemuda Pancasila se Kota Medan
• Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

“Sejumlah kemudahan dan perubahan telah dirasakan maupun akan dinikmati masyarakat. Seperti halnya persoalan pemadaman listrik yang semakin berkurang. Bahkan dengan kehadiran Kapal Pembangkit Listrik di Belawan yang di sewa dari Turki dapat menuntaskan persoalan pemadaman listrik,” cetus Tengku Erry kepada wartawan, kemarin.

Tengku Erry menuturkan, dengan adanya kapal pembangkit listrik terbesar di dunia ini, maka cadangan listrik kita makin besar. Tentunya tidak akan ada lagi pemadaman listrik kedepan. Kecuali jika ada kerusakan dari pembangkit listrik. Kalau itu namanya gangguan teknis,” sebut Erry.

Selain itu lanjut Tengku Erry, jelang lebaran ke depan, masyarakat Sumut sudah bisa memanfaatkan sejumlah ruas tol yang saat ini dalam pengerjaan. Salah satunya ruas tol Binjai-Helvetia sama ruas tol Kualanamu-Perbarakan.

Provinsi Sumatera Utara, kata Erry, tahun ini fokus pada perbaikan sistem di internal. “Dengan arahan dan pengawasan KPK, kami tengah menerapkan berbagai aplikasi elektronik untuk mewujudkan good government and good governance sebagai pelayan masyarakat,” terang Erry.

Sementara, bicara soal kewenangan, lanjut Gubsu, bahwa sebahagian masyarakat terkadang tidak mengetahui dan cendrung menyamakan Pemprov DKI dengan Pemprovsu. Seperti halnya persoalan jalan rusak di Kota Medan, banyak masyarakat yang menyalahkan Pemprovsu. Padahal Pemprovsu tidak bisa mengerjakan atau memperbaiki jalan rusak yang bukan menjadi kewenangannya.

“Di Medan ini hanya enam jalan yang kewenangannya di Pemprovsu. Selebihnya punya Pemko Medan maupun pusat. Seperti Jalan Puri ini saya prihatin jalan di Kota Medan ini ada yang rusak. Saya hanya bisa menyampaikan kepada Pak Wali Kota Medan agar diperbaiki. Bukan kayak Jakarta, Gubernur bisa memaksa Wali Kotanya, karena yang mengangkat Wali kota Jakarta itu ya Gubernur,” jelas Tengku Erry.

Untuk itulah, kami mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder lainnya. “Saat ini perhatian pemerintah pusat cukup besar untuk pembangunan Sumatera Utara. Kita harus optimis mewujudkan Sumatera Utara semakian Paten ke depan,” demikian Tengku Erry. Bappeda : Kondisi Sosial Ekonomi Sumut Semakin Baik

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, Irman Dj Oemar menyatakan kondisi ekonomi dan sosial Provinsi Sumatera Utara secara umum semakin membaik. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan beberapa indikator pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut merinci beberapa indikator pembangunan provinsi ini yang telah menunjukkan peningkatan antara lain pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2016 menjadi 5.18 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama yakni berada pada angka 5.02 persen.

“Provinsi Sumut terus berupaya meningkatkan berbagai indikator pembangunan baik makro ekonomi maupun sosial melalui berbagai sektor pembangunan,” kata Irman menjawab pers, kemarin (27/5).

Demikikan juga idikator lainnya seperti PDRB per kapita Provinsi Sumut yang tercatat terus meningkat. Dia meyebutkanPDRB perkapita Sumut naik dari Rp41.02 juta pada tahun 2015 menjadi Rp44.56 juta pada tahun 2016.

Sementara indeks ketimpangan Sumut juga dinilai lebih baik dibanding dengan indeks gini nasional. Pada tahun 2016, indeks ketimpangan nasional berada pada angka 0.40, sedangkan Sumut menunjukkan angka 0.32.

“Berdasarkan pembagian kategori ketimpangan Sumut berada pada kategori sedang (0.3 – 0.5),” ujar Irman.

Untuk persentase tingkat pengangguran terbuka pada 2016 juga mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2015. Pada 2016 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5.84 persen sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar 6.71 persen atau berkurang sebesar 1.13 persen.

Sedangkan untuk pencapaian pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2013 hingga 2017 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah yang terus meningkat. Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 mencapai 10.44 Triliun yang meningkat dibanding 2015 yang hanya Rp8.48 Triliun.

Alokasi belanja daerah di tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 16.01 persen dengan porsi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 74.26 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar 25.74 persen.

Kurun waktu hingga 2017, kata dia komposisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar 27.30 persen dari tahun 2016-2017 dengan nilai sebesar Rp13.03 triliun dan porsi BTL sebesar 66.45 persen serta BL sebesar 33.55 persen.

Angka kemiskinan Provinsi Sumut pada 2016 berada pada angka 10.27 menurun dibanding 2015 yang tercatat 10.53 persen. Indikator-indikator lain seperti realisasi investasi juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 adalah sebesar 19.3 Triliun Rupiah sedikit mengalami penurunan dibanding 2015 berada pada angka 18.66 Triliun.

“Pencapaian ini telah melampau target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dipatok sebesar Rp12.33 Triliun,” paparnya.

Angka melek huruf tahun 2016 tercatat sebesar 98.55 persen atau telah melampaui target RPJMD sebesar 98.80 persen. Laju pertumbuhan ekspor pada tahun 2016 tercatat sebesar 8.57 persen atau telah melampaui target RPJMD sebesar 4.51 persen.

Kondisi ketahanan pangan Sumut juga telah melampaui target RPJMD dimana tahun 2016 jumlah produksi beras mencapai 4.406.629 Ton, sedangkan target RPJMD tercatat 3.935.668 Ton.

Indikator ketahanan energi juga menunjukkan hasil yang melampaui target RPJMD, dengan daya listrik terpasang pada tahun 2016 tercatat sebesar 3.452.5 MW, sementara target RPJMD adalah 3.300 MW.

Rasio elektrifikasi pada tahun 2016 adalah 88.79 persen atau telah mencapai target RPJMD yang dipatok serupa. Selanjutnya kondisi jalan mantap pada 2016 sebesar 80.83 persen meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 77 persen. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2016 sebesar 69.51 meningkat dari tahun 2015.

Begitu juga prevalansi gizi buruk pada 2016 sebesar 11.4 persen telah melampaui target RPJMD yang tercatat sebesar 21 persen. Sebagai bukti keseriusan Pemrpov Sumut dalam mewujudkan good and clean goverment, kata Irman juga telah diterapkan aplikasi e- governance termasuk aplikasi eplanning yang telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Ketua MPC PP Kota Medan Berikan THR Untuk Ketua & Sekretaris Ranting Pemuda Pancasila se Kota Medan

Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

Ketua DPR RI Puan Maharani Berbuka Puasa Bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI

Kemnaker: Mudik Bersama Bukan Beban, tapi Cara Jaga Produktivitas Pekerja

Ijeck Buka Puasa Bersama MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, Dihadiri Wali Kota Rico Waas