Dugaan Korupsi PSDA, Lukmanul Hakim Harus Tanggungjawab dan Jangan Sok Bersih

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman
• TGB Ahmad Sabban Terpilih Jadi Mudir Jatman Sumut 2026-2031, Rektor UnPab HM Isa Indrawan Jadi Rois
• Cak Munir Lantik Pengurus PWI Sulsel 2026–2031: Pers Tak Akan Mati, Jurnalistik Akurat Tetap Utama

Diduga kasus korupsi yang dilakoni oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Cipta Karya dan Tata Ruang Lukmanul Hakim, pada proyek Sungai Bingei dan Sungai Mencirim sebesar Rp1,4 Miliar, harus secepatnya diusut tuntas oleh Kejatisu. Dan kepada Kadis Lukmanul Hakim, jangan sok bersih, segera pertanggungjawabkan uang negara yang sudah diambil. Hal itu ditegaskan Praktisi Hukum, Muslim Muis SH kepada SUMUT24, Selasa (23/5).

Lebih lanjut dikatakan Muslim Muis, sejatinya bila terbukti melakukan korupsi dan bersalah, Kejatisu segera melakukan upaya penahanan terhadap Lukamanul Hakim. Kejaksaan harus segera melakukan proses hukum secara baik dan profesional, karena kasus Korupsi adalah skala prioritas utama. Jadi diharapkan agar segera mungkin ditindak lanjuti penahanan tersebut.

Lanjut Muslim Muis, “Selaku warga yang negara yang baik, sah-sah saja dirinya berkata seperti itu. Tapi seharusnya Kejatisu segera memproses ke tahap penyidikan dan penyelidikan. Sebab jika terbukti bersalah maka Kejatisu harus menangkapnya,” tegasnya.

Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, dugaan mark-up dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek Sungai Bingei dan Sungai Mencirim sebesar Rp1,4 Miliar, sesuai hasil temuan Anggota DPRDSU saat ini tengah dibidik Kejatisu. Ketua Lembaga Transparansi (Letras) Hendrico kepada SUMUT24, Senin (22/5). Mengatakan, Temuan anggota DPRDSU merupakan temuan valid yang benar-benar dilakukan wakil rakyat atas kinerja eksekutif sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dan kalau memang benar adanya, itu merupakan bentuk korupsi. Maka, sejatinya temuan itu segera diproses hukum sampai ke pengadilan.

“Itu korupsi, dan temuan-temuan itu harus segera diproses hukum, apalagi kasus tersebut sedang ditangani Kejatisu. Kalau tidak ditindaklanjuti, sebagai masyarakat awam kita bisa berpendapat berarti sudah ada ‘apa-apanya’ antara pejabat tersebut dengan oknum aparat penegak hukum,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi segera mencopot Kadis PSDA Sumut Lukmanul Hakim. “Kalau ini tidak disikapi dengan baik, maka ini akan membuat citra Gubsu sebagai orang nomor satu di Sumut bisa buruk di tengah-tengah masyarakat, apalagi menjelang Pilgubsu sudah dekat. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Maka sebaiknya Kadis PSDA Lukmanul Hakim dicopot dari jabatannya,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di PSDA Sumut pada Proyek Sungai Bingei dan Sungai Mencirim yang diduga merugikan negara mencapai Rp 1,4 Miliar yang kabarnya sudah ditangani Kejatisu, sebaiknya Kejatisu menetapkan Kadis PSDA Lukmanul Hakim sebagai tersangka, karena sudah beberapa kali diperiksa oleh Tim Kejatisu.

Selain Lukmanul Hakim Terlibat Korupsi Proyek Sungai Bingei dan Sungai Mencirim, juga diduga terlibat pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Nias tahun 2016 dengan memakai PT Alles Klar Prima senilai Rp914.375.000 dan SID peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Garugur Kiri/Kanan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 1.050 hektar tahun 2016 dengan memakai PT Prima Rancang Kosulindo senilai Rp425.260.000. (C03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman

TGB Ahmad Sabban Terpilih Jadi Mudir Jatman Sumut 2026-2031, Rektor UnPab HM Isa Indrawan Jadi Rois

Cak Munir Lantik Pengurus PWI Sulsel 2026–2031: Pers Tak Akan Mati, Jurnalistik Akurat Tetap Utama

Peduli Kesehatan Warga, Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan Turun Langsung Bagikan Masker di Jalan HM Yamin

Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako

Dewan Penasehat ANTO GENK: PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat