Kegiatan SKPD Molor, Kinerja Pemko Dinilai Lambat

Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP Boydo HK Panjaitan SH menilai kinerja Pemko Medan dalam hal ini Walikota Drs Dzulmi Eldin sangat lamban.

Baca Juga:

• Gathering IKAFEB USU dan FEB USU Kuatkan Pondasi SDM
• PLN Tingkatkan Kompetensi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Koding Dan Kecerdasan Artifisial di Asahan
• PLN UIP SBU Perkuat Sinergi Dengan Media, Dukung Keterbukaan Informasi Pembangunan Ketenagalistrikan

Lambatnya penetapan pejabat eselon III, IV dan perangkat staf disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipastikan berdampak kinerja lemah bahkan buruk.

“Kita juga menyayangkan kinerja Walikota Medan yang lambat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja. Lihat saja, kendati memasuki bulan ke dua anggaran 2017, seluruh kegiatan di setiap SKPD tidak dapat terlaksana, “ ujar Boydo kepada wartawan, Kamis (2/2).

Menurutnya, penyusunan SOP sangat penting guna menentukan tugas dan fungsi menggambarkan kegiatan yang riil. Sehingga cerminan kegiatan dan penugasan sesuai fungsi organisasi SKPD.

Lihat saja kata Boydo yang juga menjabat Bendahara DPC PDIP Kota Medan ini, segala jenis kegiatan di setiap SKPD belum dapat berjalan, karena belum turunnya Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).

Begitu juga Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang baru terbentuk di lingkungan Pemko Medan sesuai PP 18/2016 dipastikan tidak bisa berbuat apa apa karena perangkatnya saja belum terisi.

Terkait hal itu, Boydo mendesak Walikota Medan bersikap gesit agar pelayanan masyarakat tidak terhalang.

“Kita harapkan ritme kerja Walikota dapat lebih cepat mengimbangi situasi saat ini. Biar bagaimana pun Walikota harus memprioritaskan pelayanan umum. Sehingga pembangunan di kota Medan lebih meningkat,” tegas Boydo selaku Ketua Komisi C DPRD Medan ini.

Dicontohkan Boydo, lambatnya kenerja Pemko Medan terlihat belum dilakukannya pemberian SK pinjam pakai kios bagi pedagang buku di lapangan merdeka. Pada hal komitmen itu sebelumnya sudah disepakati bersama antara pedagang dan Pemko Medan. Akhirnya, hingga saat ini pedagang masih terlantar.

Bukan itu saja kata Boydo, anggota DPRD Medan pun belum menerima gaji saat ini. Bahkan lambatnya penetapan bendaharawan di sekretariat DPRD Medan berdampak uang perjalan dinas belum bisa dibayar. Sehingga untuk perjalanan dinas anggota dewan terpaksa mendahulukan uang sendiri.

Ketika hal ini dikonfirmasi wartawan kepada Kabag Keuangan DPRD Medan Mahyuzar SE, Kamis (2/2) mengatakan, pihaknya saat ini sedang memproses persiapan administrasi. Pihaknya tetap menunggu SK Walikota proses APBD operasional penjabaran uang persediaan.

Sedangkan Sekretaris DPRD Medan Abd Azis mengaku sedikit keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan menunggu DPA dari Pemko. Sedangkan ketarlambatan pembayaran uang perjalanan dinas juga terkait APBD serta menunggu penetapan pejabat bendaharawan keuangan DPRD Medan.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gathering IKAFEB USU dan FEB USU Kuatkan Pondasi SDM

PLN Tingkatkan Kompetensi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Koding Dan Kecerdasan Artifisial di Asahan

PLN UIP SBU Perkuat Sinergi Dengan Media, Dukung Keterbukaan Informasi Pembangunan Ketenagalistrikan

Hutan Blok 14 Diduga Dijual dan Dialihfungsikan Jadi Sawit, Pengawasan Dinyatakan Lemah

Pdt Mangara Sinamo,M.Th Resmi Dilantik Jadi Bishop GKPPD Masa Bakti Tahun 2026-2031

Pdt Mangara Sinamo,M.Th Resmi Dilantik Jadi Bishop GKPPD Masa Bakti Tahun 2026-2031