Guru Honor Harus Masuk Dalam Tanggungan APBD

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal
• Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.
• Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto, meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan mengakomodir seluruh guru honor yang ada di Medan masuk dalam tanggungan APBD Pemko Medan tanpa terkecuali.

Mengingat guru honor yang tercatat dalam kategori 2 (K2) tidak sebanyak guru honor yang ada dan masih aktif sebagai pengajar di sekolah negeri maupun swasta.

“Perubahan Undang Undang ASN masih dalam proses pembahasan di pusat. Kalau DPR menyetujui perubahannya, otomatis guru-guru honor yang tercatat dalam K2 saja yang masuk. Bagaimana nasib guru honor yang tidak masuk dan masih mengandalkan gaji dari SK kepala sekolah?,” ucapnya mempertanyakan, Kamis (2/2/2017).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, dirinya berharap Wali Kota Medan punya kebijakan sendiri mengenai nasib para tenaga pendidik tersebut. Di mana Wali Kota punya hak untuk memajukan daerahnya sesuai otonomi daerah yang telah lama digaungkan pemerintah pusat.

“Masih banyak guru honor menerima gaji dibawah harapan. Sementara tanggungjawab mereka sama beratnya dengan guru PNS. Dari sisi kebutuhan harian, guru honor K2 dan di luar K2 juga tidak jauh berbeda dengan tenaga honor-honor yang ada di SKPD lainnya. Untuk itulah kita berharap keluhan ini di akomodir oleh Wali Kota Medan,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang guru honor di Medan yang enggan namanya disebut, sangat mengharapkan adanya peningkatan gaji yang ia terima.Ia mengaku tidak tercatat dalam program K2 yang saat ini prosesnya penetapannya masih dalam tahap pembahasan pemerintah pusat.

“Maunya adalah peningkatan gaji walaupun kami nggak masuk K2 bang.Dengan gaji sebulan hanya berkisar Rp300 ribu – Rp600 ribu, dapatapa bang. Semua bahan pokok pada naik. Kalaupun ada bantuan daripemerintah seperti insentif atau sertifikasi, hanya sebatas mengurangi beban kebutuhan harian. Tidak bisa buat nabung untuk masa pensiun,” harapnya mewakili guru honor lainnya.(R02)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.

Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

Ramadan Penuh Berkah, IKA UNPAB Gelar Buka Puasa Bersama dan Aksi Berbagi Takjil

PLN Pastikan Kesiapsiagaan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara Selama Ramadan Hingga Idulfitri 1447 H

Bupati Didampingi Wakil Bupati Asahan Hadiri Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama Dinas Kesehatan