Lanjutan Penggeledahan Kantor Sekretariat Bupati Tobasa, Kasi Pidsus dan Intel Kejari Balige Lembek

Tobasa | SUMUT24

Baca Juga:

• Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal
• Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.
• Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

Setelah memakan waktu tiga hari untuk menelusuri informasi dalam kaitan penggeledahan Kantor Sekretariat Bupati Toba Samosir pada Selasa (24/1/2017) lalu. Barulah pada Rabu (1/2), wartawan SUMUT24 ketemu dengan dua pejabat penting di Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige yakni Kasi Pidsus Parada PT Situmorang,SH,MH dan Kasi Intel Frenky H Pasarribu, SH,MH.

Tapi sayangnya, pernyataan kedua pejabat penting itu, malah terkesan ‘melunak’ dan tak segarang pernyataan dari awalnya.

Malah keduanya belum berkenan memberikan keterangan resmi sesuai yang diharapkan. “Mengenai kedatangan kami ke Sekretariat Kantor Bupati, kami hanya mengumpulkan informasi dan mencari data, itu saja. Jadi, kami tidak bisa mengatakan itu penggeledahan. Kami hadir mulai jam 09.00 Wib pagi sampai jam 19.00 Wib malam. Dan data-data yang kami ambil, ya banyak lah. Inpres Nomor 10 Tahun 2016, menjadi pegangan kami. Maka saya tidak berani menyampaikan apapun, jika kami berbicara panjang lebar terkait penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah itu, sebab kami dibatasi peraturan,” ujar Kasi Intel Franky Pasaribu.

Ditanya sekaitan beredarnya informasi tentang adanya panggilan pihak Kejari Balige terhadap isteri oknum pejabat tinggi di Tobasa, justru Parada situmorang mengatakan, “itupun, untuk sementara kami belum bisa memberikan keterangan. Kita tunggu instruksi dari pimpinan barulah kami dapat mem beri keterangan,” jawab Parada situmorang seraya mengatakan, “Kami tetap bekerja, kita juga tidak mau hal ini menjadi bola liar, sabarlah,” ujar Parada situmorang.

Hal senada juga dikatakan Kasi Intel Franky Pasaribu. “Kami akan lakukan konfrensi pers sekaitan dengan permasalahan ini minggu depan. Semuanya akan indah pada waktunya,” ujar Franky Pasaribu mengakhiri.

Sebelumnya, beberapa orang isteri pimpinan SKPD yang tergabung dalam organisasi Tim Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Toba Samosir, sebelum dan setelah penggeledahan Selasa (24/1), telah dipanggil pihak Kejari Balige untuk dimintai keterangannya. Tetapi, kaitan apa para anggota Tim PKK tersebut dipanggil jaksa belum jelas diketahui.

Salah seorang Pimpinan SKPD yang belum berkenan namanya dikorankan, mengakui dan membenarkan istrinya dipanggil dan dimintai keterangan oleh Jaksa.

Kepada SUMUT24 pejabat Eselon II di Pemkab Toba Samosir itu mengatakan, “Jaksa menanyai kegiatan-kegiatan PKK selama tahun 2016, termasuk perjalanan rombongan menghadiri kegiatan acara Teknologi Tepat Guna (TTG) di Mataram/Lombok bulan Nopember 2016 lalu,” ujar pejabat yang tak mau tulis namanya.

Ketika pimpinan SKPD itu didesak, tentang apa, dan masalah apa yang terjadi dengan Tim PKK Tobasa tersebut yang berangkat menghadiri TTG di Mataram, sehingga pihak Kejaksaan melakukan pemanggilan dan meminta keterangan tentang kegiatan Tim PKK Tobasa. “Itu kan hak Jaksa untuk mempertanyakan dana kegiatan Tim PKK,” ujarnya.

Memang perjalanan rombongan Tim PKK ke Mataram, sambung pejabat tu, dalam SPJ nya mereka tercantum 4 hari perjalanan pulang pergi. Pada hari pertama rombongan sudah mau balik ke Bali. Tetapi karena kehabisan tiket pesawat, barulah besok pada pagi harinya kedua rombongan Tim PKK berangkat ke Bali. Dan menghabiskan waktu sisa perjalanannya disana. Hal itu memang menyalahi peraturan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang seyogianya rombongban Tim PKK itu harus mengikuti kegiatan TTG disana sampai selesai.

“Disamping itu juga, Panitia TTG dari Toba Samosir sudah mempersiapkan kamar di hotel tertentu di Mataram/Lombok. Panjar kamar hotel sudah dibayarkan, ternyata rombongan yang dipimpin isteri Bupati itu menghabiskan perjalanan Dinas di Bali yang tentu sekali menggunakan dana PKK. Kemungkinan sekali masalah itu yang diteklusuri pihak kejaksaan,” ujar pimpinan SKPD tersebut kepada SUMUT24 mengakhiri. (desi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.

Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

Ramadan Penuh Berkah, IKA UNPAB Gelar Buka Puasa Bersama dan Aksi Berbagi Takjil

PLN Pastikan Kesiapsiagaan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara Selama Ramadan Hingga Idulfitri 1447 H

Bupati Didampingi Wakil Bupati Asahan Hadiri Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama Dinas Kesehatan