Pangonal Harus Bertanggungjawab, Adik kandung Pejabat Kuasai Proyek

MEDAN | SUMUT24 Adanya oknum adik kandung pejabat di Labuhanbatu berinisial AD yang diduga menguasai berbagai proyek di SKPD, bahkan diduga melakukan dugaan penipuan terhadap pedagang, sudah sangat meresahkan masyarakat termasuk para SKPD.

Baca Juga:

• Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal
• Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.
• Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

“Apalagi dalam gerak-geriknya diduga telah menipu para kontraktor dan rekanan. Untuk itu sebaiknya Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap SE,MSi secepatnya bertindak tegas. Sekaligus bertanggungjawab sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Labuhanbatu,” tegas Gubernur Gerakan Aku Geram Anti Koruptor (GAGAK) Difa Afandi Lubis kepada SUMUT24, Rabu (1/2).

Selain Bupati Labuhanbatu wajib bersikat tegas, diminta secepatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya indikasi gratifikasi antara oknum pejabat tinggi di Labuhanbatu dengan adik kandungnya benisiial AD. “Antara abang beradik ini, bila cukup bukti yang kuat adanya unsur gratifikasi, maka sebaiknya KPK segera mengambil alih kasus ini. KPK harus segera jemput bola,” tegas Difa Afandi Lubis.

Menurutnya, tindakan adik kandung oknum pejabat tinggi ini sudah keterlaluan dan terlalu maju. “Sehingga Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap SE,MSi, harus mengingatkannya dalam rangka menjaga nama baik Pemkab Labuhanbatu,” tegas Difa Afandi.

Apalagi dengan tindak-tanduknya yang merugikan rekanan adalah sesuatu yang dapat mencoreng Bupati sebagai orang nomor satu di Labuhanbatu. Tindakan menyimpang dilakukan oleh AD ini tidak bisa dibiarkan.

“Bupati harus segera bertindak dengan tegas, sebulum banyak memakan korban rekanan yang lainnya. Dengan tindak-tanduk adik kandung oknum pejabat ini, dapat menghambat pembangunan, apalagi kalau proyek diperjual belikan. Bisa-bisa berbagai proyek di Labuhanbatu kurang berkualitas. Sudah saatnya Bupati harus mengintruksikan jajaran SKPD, agar tak melayani oknum adik kandung pejabat itu, sebelum berbagai kualitas proyek di Labuhanbatu kacau balau,” tegas Difa Afandi.

Tidak bisa tidak, sebagai pimpinan tertinggi di Kabuhanbatu, Pangonal Haharap harus turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. Sebelum nama baik Bupati tercemar.

Sebelumnya diberitakan, menurut pengakuan para korban seperti RS dan RM, penipuan dan penggelapan uang yang dilakoni AD si adik kandung oknum pejabat tinggi di Labuhanbatu ini, secara estafet dan AD bersama istrinya P. Awalnya pada September 2016, korban mengaku ditipu senilai Rp15.000.000 dan MY Rp16.450.000. Juga RSM mengaku tekah ditipu Rp7.940.000. Sementara RSV sebesar Rp11.250.000 dan RST Rp6.140.000. Sementara pengakuan MS dia telah ditipu Rp12.000.000.

“Bahkan istri AD bersinial P itu, seperti rentenir mengambil jaminan dari korbannya RS dan RM. Keseluruhan dari penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan Ad berkisar ratusan juta rupiah, semua korbannya 98 persen pedagang di Pasar Baru Labuhanbatu yang kehidupannya mengumpulkan uang receh untuk membantu ekonomi keluarga,” kisah para korban.

Para korban penipuan dan penggelapan uang yang dilakoni AD, adik oknum pejabat tinggi di Labuhanbatu ini, bertekad akan melaporkan penipuan itu ke aparat hukum.

“Kami berharap penegak hukum jangan tebang pilih menangani aksi penipuan AD ini, karena korban sudah banyak berjatuhan,” pinta korban. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Kebakaran di Lorong I Kel Hamdan Maimun 5 Rumah Penduduk Ludes Jadi Abu.

Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Digelar 40 Adegan

Ramadan Penuh Berkah, IKA UNPAB Gelar Buka Puasa Bersama dan Aksi Berbagi Takjil

PLN Pastikan Kesiapsiagaan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara Selama Ramadan Hingga Idulfitri 1447 H

Bupati Didampingi Wakil Bupati Asahan Hadiri Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama Dinas Kesehatan