Serapan APBD 38 Persen, Gubsu Evaluasi Pejabat OPD Pemprovsu

 

Baca Juga:

• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut
• Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah
• Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Medan I Sumut24.co

Angka serapan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD di 33 Kabupaten/Kota sangat rendah. Untuk di APBD Sumut baru 38 persen dan APBD Kabupaten/Kota berkisaran 35 persen. Hal ini, bisa berdampak dengan kondisi inflasi di provinsi ini.

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahyamadi kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin di Jalan Surdiman, Kota Medan, Senin (22/8) pagi. Ia mendorong seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD untuk meningkatkan serapan anggaran sudah di semester II tahun 2022 ini.

“Saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi Permasalahannya. Pertama yakni, karena penyerapan anggaran itu kita itu masih berada di (Kabupaten/Kota) 35 persen yang paling tinggi dan provinsi 38 persen,” jelas Gubernur Edy.

Gubernur Edy menjadi catatan pihaknya dan akan melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sumut. Dengan itu, ia akan memanggil kepala daerah untuk membahas hal tersebut, Kamis (25/8).

“Penyerapan anggaran APBD maksudnya untuk tahun 2022 di Agustus ini baru di 35 persen. Ini lah hari Kamis,.nanti akan mengumpulkan bupati, wali kota, kajari, kapolres, dandim (Forkopimda) untuk rapat disini untuk menyikapi ini,” sebut Gubernur Edy.

Gubernur Edy menyebutkan untuk saat ini, inflasi Sumut, sudah mencapai 5,6 sekarang. Pemicu terbesarnya adalah bawang merah dan cabai merah.

“Kedua bawang merah dan cabai merah menjadi persoalan inilah yang membuat inflasi semakin parah. Inflasi ini tidak boleh main-main kalau ini terus naik kita tidak punya cadangan devisa. Kita tak punya kekuatan-kekuatan ini akan sulit. Maka rakyat akan sengsara,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Gubernur Edy mengungkapkan akan mengevaluasi terhadap pimpinan OPD dijajaran Pemprov Sumut hingga mencopot Kepala Dinas yang masih terdapat serapan anggaran APBD tahun 2022 sangat rendah.

“Apakah dia (Pimpinan OPD) yang ceroboh (minim serapan anggaran). Nanti kita berikan hukuman dia ceroboh,” kata Gubernur Edy.

Gurbernur Edy mengatakan anggaran ABPD diserap tidak maksimal. Sehingga anggaran tersebut, tertahan di Bank.”Besok kita evaluasi ini kenapa?. Sebab anggaran ini berhenti di Bank. Uangnya ada, masa pakai uang saja gak bisa?,” tandas Gurbernur Edy.red2

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen

Karhutla di Desa Sei Sentang, Dua Titik Lahan Gambut Terpantau dari Aplikasi Hotspot

Bawa Dokumen Resmi Tapi Ditangkap, Penyidik Gakkum Kehutanan Diduga Intimidasi Sopir Truk*