Selalu P19, Kuasa Hukum Marudut Simanjuntak Minta Kejati Kalimantan Tengah Serius Selesaikan Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah

Kalimantan Tengah, Sumut24.co Kasus penggelapan sertifikat tanah Hok Kim alias Achen yang merupakan pengusaha sawit di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hingga kini masih belum selesai.

Baca Juga:

• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan
• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Pihak dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, terkesan lamban dan tak serius untuk menyelesaikan kasus dugaan kasus penggelapan sertifikat pengusaha yang berasal dari Medan dan Bandung.

Padahal, dari proses hukum yang sebelumnya dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah masuk ke Kejati Kalteng kasus ini seakan tak akan bisa selesai. Pihak Kejati Kalteng, seolah memperlambat kasus ini dengan selalu menerbitkan P19 atau kurang alat bukti dan saksi.

Kuasa Hukum Alpin Laurence dan kawan-kawan yakni Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA mengungkapkan, pihaknya berharap kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik pengusaha asal Medan dan Bandung ini bisa segera ke meja hijau.

Namun kenyataannya, hingga saat ini kasus yang melibatkan Hok Kim alias Achen tak kunjung P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Padahal, Hok Kim alias Achen saat ini sudah di tahan di sel tahanan Polda Kalteng.

“Kami mendapat kabar dari penyidik, bila berkas yang diserahkan selalu P19. Padahal, dari hasil penyidikan pelaku juga sudah mengakui dan para saksi juga sudah mengungkapkan. Terrmasuk alat bukti lainnya,” ujar Marudut, Kamis (26/5/2022).

Lambannya Kejati Kalteng untuk menyelesaikan kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik pengusaha asal Medan dan Bandung ini, membuat kuasa hukum mengambil langkah lain.

Langkah yang diambil, dengan mengirimkan surat kepada Jampidum, Jamwas hingga ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Surat tersebut sudah dikirimkan dan hingga saat ini juga dari tiga instansi belum mendapat jawaban sama sekali.

“Klien kami sudah sangat dirugikan. Sertifikat sudah digelapkan, ketika masuk proses hukum dan tinggal menuju ke meja hijau, malah seperti dihambat. Berkas selalu P19 atau dianggap selalu kurang. Bagaimana ada keadilan, kalau penggelapan sertifikat tanah saja lamban dalam penanganannya,” ungkapnya.

Menurut Marudut Simanjuntak, surat sudah dikirimkan ke Kejagung tanggal 18 Mei 2022 berisikan permohonan perlindungan hukum dan lambannya penanganan kasus dugaan penggepanan sertifikat tanah yang sedang dilakukan Kejati Kalteng

Marudut menceritakan bagaimana kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah ini bisa digelapkan pelaku Hok Kim alias Achen. Menurutnya, pada tahun 2007 ada pembelian tanah dari Kelompok Tani Karuhei dan Kelompok Tani Hasundau Tinai. Pembelian disepakati dengan harga sekitar Rp 902 juta dan uangnya sudah diserahkan ke kelompok tani.

Setelah itu, kembali membeli lahan di Jalan Raya Pelantaran-Parenggean KM 8 – KM 11 sekitar 28 hektar dan satu unit ruko seluas 4 × 12 meter terletak di Jalan Sudirman Kota Sampit, Km 4,5 dari masyarakat sebesar Rp 141 juta tepatnya di Desa Keruing, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur, Prov. Kalteng.

Pembayaran langsung diberikan kepada masing-masing penjual dihadapan notaris, agar memiliki kekuatan hukum.

“Lahan inilah, yang dipercayakan pengusaha dari Medan dan Bandung ini kepada Hok Kim untuk mengelola atau mengurusnya. Pengelolaan dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Lamanya waktu, membuat klein kami ini menanyakan terkait berkas dan lahan yang di urus, namun Hok Kim menjawab selalu dalam proses. Dari sini, muncul kecurigaan,” katanya.

Ternyata, setelah dilakukan pengecekan ke notaris semua sertifikat dan berkasnya sudah diserahkan kepada Hok Kim. Namun, setelah dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, pelaku Hok Kim ini selalu berusaha mengelak.

Upaya kekeluargaan sudah ditempuh, akan tetapi tak ada etikat baik dari Hok Kim. Sehingga Alpin beserta tiga pengusaha lainnya membawa kasus ini ke ranah hukum. Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, ternyata memang ada upaya penggelapan terhadap sertifikat. Hingga akhirnya, Hok Kim ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan di sel tahanan Polda Kalteng.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen