Utang RI Capai Rp 7.000 T, PP HIMMAH : Batalkan Peroyek IKN

JAKARTA | Sumut24.co Pimpinan Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) meminta pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dibatalkan.

Baca Juga:

• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan
• Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Pasalnya, utang negara Indonesia sudah sangat membengkak hingga mencapai Rp 7000 Triliun.

“PP HIMMAH menolak Pemindahan Ibukota Negara (IKN) karena pemerintah sampai hari ini terus memperbesar utang yang akan berdampak dengan rakyat, ” jelas Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution dalam siaran persnya yang diterima awak media ini, Minggu (03/04/2022).

Razak menambahkan bahwa kondisi negara sudah emergency. Utang membengkak hingga mencapai Rp 7000 T yang mengakibatkan krisis ekonomi yang makin luas dan mendalam. “Harga pangan naik, pajak naik sementara kondisi masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19 belum selesai ditambah lagi ini, “ungkapnya.

Dijelaskannya, berdasarkan informasi di laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun. Untuk itu katanya lagi, agenda nasional yang akan memulai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur dimulai tahun ini sebaiknya dibatalkan.

“Belum lagi isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden yang kian membuat negara semakin hancur, karena melanggar dan khianati konstitusi, “tandasnya seraya menegaskan apabila terus begini dikhawatirkan gejolak sosial akan timbul.

“HIMMAH akan terus mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik melalui aksi unjukrasa maupun mimbar bebas. Bukan itu saja, HIMMAH juga akan menurunkan seluruh PW dan PC HIMMAH se- Indonesia untuk aksi serentak di daerah masing-masing dalam rangka menolak IKN dan menolak perpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, “tutupnya. (red/mr)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen