Fokus Kembangkan Desa Wisata untuk Pemulihan Ekonomi,Ini Kata Menteri Desa PDTT

MEDAN I Sumut24.co Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya pemulihan ekonomi melalui desa wisata.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
• Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima
• Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim, usai membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Zona 2 di Hotel Santika Medan, Jumat (25/3).

“Betul yang disampaikan Bapak Wagub Sumut tadi, desa wisata itu salah satu ikon keunggulan ekonomi nasional. Desa wisata berdampak langsung kepada rakyat apalagi wisata desa ini pasti yang datang juga warga sekitar. Apa yang dilakukan Sumut mengembangkan wisata sangat baik dan kami mendukung dengan memfasilitasi dengan menyiapkan aplikasi Desa Wisata Nusantara,” ujar Gus Halim

Lanjutnya, aplikasi Desa Wisata Nusantara tersebut dibuat untuk mempromosi desa wisata yang dikelola BUMDes. “Kami membuat lomba promosi desa di tahun 2022 ini, cukup sederhana hanya dengan foto dan nanti akan dimasukkan ke sosial media untuk dinilai. Pada Juni 2022 akan diumumkan pemenang pertama, sementara pemenang tahap kedua akan diumumkan pada November 2022. Sehingga ke depan, desa semakin paham bagaimana mempromosikan desanya ke luar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan Rakortek, Gus Halim mengatakan transformasi PNPM-MPd ke BUMDes Bersama perlu segera dilaksanakan untuk menyelamatkan aset sebesar Rp12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan. Dengan demikian aset-aset tersebut akan memiliki kepastian hukum serta dapat memperkuat ekonomi perdesaan melalui penguatan BUMDes Bersama.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah secara resmi melakukan terminasi terhadap PNPM-MPd. Langkah ini menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat, tetap bergulir pada warga miskin di desa, serta mempercepat kemandirian desa-desa di 5.300 kecamatan lokasi PNPM-Mpd,” ujarnya sembari mengatakan acara sama sebelumnya dilakukan untuk Zona 1 di Jakarta, Zona 2 di Medan dan selanjutnya ke Papua.w03

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Sambut Milad ke-27, PB Pendawa Indonesia Gelar Touring Wisata ke Puncak Merga Silima

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand